kicknews.today – Kebijakan penggunaan mobil listrik oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya berkaitan dengan tata kelola kendaraan dinas. Langkah tersebut juga dibaca sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam agenda besar transisi energi dan target Net Zero Emission Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen penurunan emisi karbon dan transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi yang signifikan, sehingga percepatan penggunaan kendaraan listrik terus didorong melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah.
Dalam konteks itu, langkah NTB menggunakan kendaraan dinas listrik dipandang sebagai bentuk adaptasi kebijakan daerah terhadap arah pembangunan nasional.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik dalam keterangan resminya di Mataram, Selasa (24/2/2026) menyatakan bahwa kebijakan ini tidak berdiri sendiri.
“NTB adalah daerah tujuan wisata internasional. Ketika kita berbicara tentang green tourism dan keberlanjutan, pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmen melalui kebijakan konkret,” ujarnya di Mataram.
Sebagai tuan rumah berbagai agenda internasional seperti MotoGP Mandalika dan destinasi wisata kelas dunia, NTB selama ini membawa narasi pariwisata berkelanjutan. Transisi kendaraan dinas ke listrik dinilai selaras dengan positioning tersebut, karena memperlihatkan keseriusan daerah dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Di sisi lain, langkah ini juga menjadi bagian dari pembentukan ekosistem kendaraan listrik di daerah, mulai dari kesiapan infrastruktur pengisian daya hingga adaptasi penggunaan energi bersih dalam lingkungan birokrasi.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan pertumbuhan signifikan kendaraan listrik dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. PLN juga terus memperluas jaringan pengisian daya untuk mendukung target percepatan elektrifikasi transportasi.
Bagi NTB, kebijakan kendaraan listrik tidak hanya berbicara soal efisiensi atau tata kelola aset, tetapi juga tentang citra daerah sebagai bagian dari arus global menuju ekonomi hijau.
Dalam kerangka green tourism, keberlanjutan tidak hanya ditunjukkan melalui promosi destinasi alam, tetapi juga melalui kebijakan operasional yang mengurangi jejak karbon.
“Kalau kita ingin dikenal sebagai destinasi wisata berkelas dunia, maka komitmen terhadap energi bersih harus terlihat nyata,” kata Ahsanul Khalik.
Transisi energi memang proses jangka panjang. Namun penggunaan kendaraan listrik di lingkup pemerintahan menjadi salah satu langkah simbolik sekaligus praktis yang menunjukkan arah pembangunan daerah.
Dari parkiran kendaraan dinas hingga kawasan wisata internasional, NTB kini berada dalam satu arus yang sama: menuju transportasi yang lebih bersih, tata kelola yang lebih modern, dan kontribusi nyata terhadap target Net Zero Emission nasional. (red.)
