kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tengah memprioritaskan dua proyek pembangunan strategis, yakni pembangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perumahan rakyat. Kedua proyek ini dinilai krusial untuk memperkuat layanan publik sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat pasca bencana gempa 2018 lalu.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menegaskan bahwa pembangunan kantor OPD menjadi salah satu prioritas utama Pemkab. Keberadaan kantor yang representatif diyakini akan menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan.
“Satu, kantor OPD itu prioritas, termasuk kantor-kantor yang belum ada. Kedua, prioritas kita insya Allah kita ikhtiarkan pembangunan perumahan di KLU ini,” ujar Najmul, Selasa (19/08/2025).
Najmul menjelaskan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna merealisasikan proyek perumahan rakyat. Pemda KLU bahkan sudah berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Bappenas.
Namun, apabila dukungan anggaran pusat belum mencukupi, Pemda KLU memastikan siap menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau nanti ternyata dari pusat belum ada anggaran yang signifikan, maka APBD akan kita pakai untuk membangun perumahan itu sesuai dengan kemampuan daerah kita. Yang jelas itu adalah ikhtiar kita, karena itu real kebutuhan masyarakat kita sekarang,” tegasnya.
Terkait pendanaan, Najmul mengungkapkan bahwa pembahasan APBD 2026 akan segera dilakukan. Ia berharap alokasi anggaran dapat diperbesar untuk mendukung pembangunan dua proyek tersebut.
Tidak hanya itu, Pemda KLU juga tengah menyusun proposal kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mencari mekanisme pendanaan baru, mengingat skema Rencana Tindak Lanjut (RTG) pascagempa sudah tidak berlaku.
“Kita sedang menyusun proposal ke BNPB. Mekanisme RTG sudah tidak ada, tapi kemarin saya sampaikan ke pusat, kita butuh mekanisme baru untuk menambah bantuan perumahan di Lombok Utara,” jelasnya.
Selain mengandalkan APBD dan dukungan pemerintah pusat, Najmul juga berharap adanya perhatian lebih dari politisi nasional. Salah satunya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, yang disebut akan menyampaikan langsung permasalahan ini dalam rapat kabinet bersama Bappenas.
“Pak Fahri Hamzah akan menyampaikan di rapat kabinet dengan Bappenas, seakan-akan pemerintah pusat masih berhutang dengan KLU. Mudah-mudahan itu bisa mempercepat,” tutupnya. (gii-bii)
