kicknews.today – Proses rekrutmen Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tioq Tata Tunaq tengah menjadi sorotan. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lombok Utara, Ardianto mendesak Bupati Najmul Akhyar agar lebih selektif dan mengangkat wajah baru yang kompeten untuk mengisi jabatan strategis tersebut.
Dalam pernyataannya, Ardianto menegaskan pentingnya penempatan figur yang memiliki latar belakang dan kapasitas, khususnya di bidang ekonomi, untuk mendongkrak performa BUMD yang selama ini dinilai stagnan.
“BUMD dibentuk untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dalam lima tahun terakhir, kita tidak melihat perkembangan yang signifikan. Maka dari itu, kami mendorong agar pengisian posisi komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak yang kuat, minimal berpendidikan sarjana ekonomi,” ujar Anggota Komisi I DPRD ini, Senin (30/06/2025).
Ardianto menyoroti bahwa dari empat nama yang saat ini mencuat dalam bursa calon komisaris, yakni M. Irfan Jauhari, Dr. Suwandi, Asjad, dan Sayuki hanya satu yang dikenalnya, yakni Asjad yang berasal dari partai politik. Meski begitu, ia menekankan pentingnya menempatkan individu berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan personal maupun politik.
“Kita tidak perlu lagi mengulang masa lalu dengan menunjuk orang yang sebelumnya sudah pernah duduk tapi tidak membawa perubahan. Ini saatnya memberikan ruang bagi orang baru yang punya gairah dan kemampuan untuk memperluas jaringan bisnis BUMD,” katanya.
Politisi Demokrat itu juga mengingatkan agar proses rekrutmen ini tidak menimbulkan kesan sebagai ajang bagi-bagi jabatan atau sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Ia bahkan menyatakan DPRD tidak akan memberikan dukungan jika keputusan yang diambil tidak berdasarkan asas profesionalisme.
“Kalau Bupati tetap menempatkan orang lama yang tak memberi dampak positif, itu sama saja bunuh diri. Jangan sampai publik melihat BUMD ini hanya menjadi tempat menampung kepentingan orang-orang tertentu. Kita ingin perusahaan ini hidup, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat dari legislatif agar proses pemilihan komisaris benar-benar membawa perubahan nyata. Kini, semua mata tertuju pada keputusan Bupati, apakah akan mengikuti arus perubahan atau tetap berjalan di tempat. (gii-bii)
