kicknews.today – Pemerintah Vietnam resmi mencabut kebijakan pembatasan dua anak yang telah diberlakukan sejak tahun 1988. Langkah ini diambil sebagai respons atas anjloknya angka kelahiran nasional yang kini turun drastis menjadi 1,91 anak per perempuan, jauh di bawah ambang batas penggantian populasi sebesar 2,1.
Keputusan ini diumumkan setelah Majelis Nasional Vietnam merevisi regulasi kependudukan. “Setiap keluarga berhak menentukan jumlah anak yang ingin mereka miliki, tanpa campur tangan atau pembatasan dari negara,” demikian pernyataan Kementerian Kesehatan Vietnam seperti dikutip dari kantor berita Vietnam News Agency (VNA).
Penurunan angka kelahiran paling signifikan terjadi di kota besar seperti Ho Chi Minh City, yang saat ini hanya mencatat rata-rata 1,39 anak per perempuan. Data ini, menurut laporan AFP, memicu kekhawatiran pemerintah akan berkurangnya tenaga kerja produktif serta peningkatan jumlah warga lansia yang akan membebani sistem ekonomi dan sosial Vietnam dalam beberapa dekade mendatang.
Sebagai kompensasi atas dicabutnya aturan pembatasan, sejumlah pemerintah daerah mulai menawarkan insentif. Di Ho Chi Minh City, wanita yang memiliki dua anak sebelum usia 35 tahun akan mendapatkan bonus tunai setara US$120, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters mengutip otoritas lokal.
Langkah-langkah pendukung lainnya mencakup cuti melahirkan selama enam bulan, layanan kesehatan gratis untuk anak-anak di bawah usia enam tahun, serta pendidikan gratis hingga tingkat SMA.
Namun tantangan belum selesai. Ketimpangan gender dalam kelahiran masih tinggi. “Rasio anak laki-laki mencapai 112 per 100 anak perempuan. Kami khawatir ini akibat pemilihan jenis kelamin janin,” ujar pejabat dari Kementerian Kesehatan Vietnam kepada AFP, sembari menyebut usulan denda hingga US$3.800 untuk praktik klinik yang melanggar.
Warga pun menanggapi kebijakan baru ini dengan beragam pandangan. Tran Minh Huong (22), warga Hanoi, dalam wawancara dengan VNA, menyatakan, “Biaya hidup terlalu tinggi. Punya anak lebih dari satu bukan cuma soal izin, tapi juga soal kemampuan bertahan.”
Sementara itu, Hoang Thi Oanh (45), ibu dari tiga anak, menyambut baik kebijakan ini namun menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem keluarga yang mendukung. “Kalau hanya dicabut aturannya tanpa dukungan nyata, hasilnya tidak akan terasa,” ujarnya seperti dilansir VietnamNet.
Vietnam pernah menikmati masa bonus demografi sejak 2007. Namun bila tren ini tak segera dibalik, negara itu diprediksi akan memasuki fase penurunan populasi pada 2054. Pemerintah pun kini dihadapkan pada realita baru: bukan lagi mengendalikan populasi, melainkan berlomba menyelamatkan masa depan demografi. (red.)
