kicknews.today – Sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diminta untuk lebih cermat dalam memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) jika ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
Ketidaktepatan atau ketidakakuratan data sering menjadi kendala utama dalam pencairan dana bantuan, seperti yang terjadi di SDN 1 Bayan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) KLU, Adenan, mencontohkan bahwa SDN 1 Bayan masih mengalami kendala dalam pengajuan bantuan perbaikan ruang guru yang rusak. Masalahnya, kebutuhan tersebut tidak tercatat dengan benar dalam Dapodik sekolah.
“Kenapa bantuan belum cair? Karena salah satu syarat dari pemerintah pusat adalah Dapodik yang rapi dan akurat. Ternyata di SDN 1 Bayan, yang seharusnya butuh ruang guru, data tersebut tidak terlihat di Dapodik. Bagaimana bisa diberikan bantuan kalau datanya tidak sesuai?” ujar Adenan, Rabu (19/03/2025).
Ia menjelaskan bahwa banyak sekolah yang mengalami keterlambatan bantuan akibat Dapodik yang tidak diperbarui. Padahal, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan alokasi bantuan, baik dari pusat maupun daerah.
SDN 1 Bayan menjadi salah satu contoh sekolah yang terdampak akibat ketidaktepatan data. Hingga kini, beberapa ruang kelas dan ruang guru di sekolah tersebut belum diperbaiki sejak gempa 2018.
Akibatnya, pihak sekolah terpaksa menampung lebih banyak siswa dalam satu kelas, dengan jumlah mencapai 40 siswa per kelas, padahal idealnya hanya 28 siswa.
Sekolah sebenarnya sudah mengajukan penambahan ruang melalui Dapodik, tetapi karena data yang tidak sesuai, bantuan tak kunjung diberikan.
“Masalahnya bukan hanya soal proposal pengajuan, tetapi bagaimana Dapodik harus benar dan akurat. Setelah diperbaiki, barulah kita bisa mengajukan bantuan,” jelasnya.
Meskipun dana dari pemerintah pusat menjadi andalan utama, Adenan menegaskan bahwa Pemda juga siap memberikan bantuan melalui APBD. Namun, sekolah harus memastikan data mereka sudah diperbarui dengan benar sebelum mengajukan permohonan.
“Kami siap memberikan bantuan dari APBD, tetapi kalau sekolah belum memperbaiki Dapodik-nya, kami harus menunggu mereka melakukan perbaikan terlebih dahulu,” katanya.
Dampak dari ketidakakuratan Dapodik sangat besar. Sekolah yang teliti dalam mengelola data bisa mendapatkan bantuan yang signifikan, seperti beberapa sekolah lain di KLU yang baru saja menerima bantuan hingga Rp 2 miliar.
“Banyak contoh sekolah lain yang berhasil mendapatkan bantuan karena mereka teliti dalam memperbarui data. Ini menjadi pelajaran bagi semua sekolah agar lebih serius dalam mengelola Dapodik,” tutupnya.
Dengan adanya imbauan ini, sekolah-sekolah di KLU diharapkan lebih disiplin dalam memperbarui data mereka, sehingga tidak ada lagi kendala dalam mendapatkan bantuan demi meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. (gii)
