kicknews.today – Ratusan warga bersama Lembaga Gerakan Pemuda Selatan (GPS) menggeruduk kantor Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kamis (07/08/2025). Mereka menuntut Kepala Desa Sekaroh, Mansur, untuk bersikap transparan dan bertanggung jawab terkait penggunaan dana desa serta dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Ketua Orasi, Sarvin Aziza menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait ketidakjelasan program TORA. Ia menuding pihak desa, termasuk para kepala wilayah (kawil), telah melakukan pungli dengan meminta uang kepada warga. Jumlah pungli tersebut bervariasi, dari Rp 350 ribu hingga Rp 6 juta per orang, dengan janji akan membebaskan lahan yang masuk kawasan hutan.
“Pihak desa benar-benar melakukan pungli terhadap semua masyarakat. Masyarakat merasa kecewa dan sakit hati oleh tindakan ini,” tegas Sarvin saat aksi berlangsung.
Lembaga GPS mendesak pemerintah desa dan semua pihak yang terlibat dalam pungli ini untuk bertanggung jawab. “Kalau tidak direspons, lembaga GPS akan mengambil tindakan tegas dengan membawa kasus ini ke ranah hukum,” ancamnya.
Ketika dimintai kejelasan, Kades Sekaroh, Mansur, hanya memberikan jawaban yang dinilai “mengambang” oleh massa aksi. Jawaban tersebut belum memberikan solusi pasti dan tidak mampu meredam kekecewaan masyarakat yang menuntut kejelasan penggunaan uang hasil pungli.
Aksi ini menjadi bentuk protes masyarakat yang merasa dirugikan dan menuntut adanya akuntabilitas dari pemerintah desa terkait program dan kebijakan yang dijalankan. (cit-bii)
