Sinisme, kecaman, cacian dan hinaan terhadap Presiden oleh Rocky Gerung telah melahirkan respon perlawanan tidak saja oleh relawan Jokowi, tetapi juga oleh partai. Tak ayal kemarahan relawan Jokowi dan partai pendukung atas peristiwa tersebut menjadi pemantik gelombang protes di seluruh penjuru negeri. Sementara itu di satu sisi ketika Jokowi diminta konfirmasi oleh awak media di berbagai kesempatan atas peristiwa tersebut, jawabannya santai, hanya dengan menyisipkan kalimat pendek “Itu hal kecil, saya kerja kerja saja.”
Pertanyaanya, apakah begitu sederhana kita melihat persoalan ini? Kita mungkin lupa menelisik lebih jauh terkait maksud dan motif pelakunya dan untuk siapa sesungguhnya narasi tersebut dibuat. Pernyataan yang dilontarkan pada kegiatan konsolidasi buruh, apakah dibuat dengan sengaja atau tidak atau apakah tidak menjadi bagian dari sebuah desain politik untuk kepentingan pihak tertentu, lalu siapa yang paling diuntungkan di balik peristiwa ini.
Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama:
1. Dilihat dalam perspektif etika politik hukum dan kebudayaan.
Peristiwa tersebut tentunya sebagian besar masyarakat akan berpandangan, bahwa tak pantas seorang intelektual menyampaikan pandanganya dengan narasi demikian karena jauh dari tradisi akademik dan cendrung melanggar nilai-nilai budaya adat ketimuran kita. Sementara di lain sisi, sebagian pihak juga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan dijamin UU menjamin hak kebebasan menyatakan pendapat. Menurut pegiat demokrasi, masyarakat Indonesia harus membiasakan diri berdialektika dengan akal sehat, argumentasi harus dibalas dengan argumentasi.
Jika dilihat dari kedua pandangan yg berkembang dalam diskursus publik maka kita bisa menilainya secara subyektif maupun obyektif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat dan menilainya.
Berbagai pendapat dari para ahli hukum dan bahasa berkembang untuk disimak dalam wacana publik. Para pakar menyampaikan pandangannya dalam perspektif berbeda. Dalam aspek hukum, apakah peristiwa tersebut masuk dalam pasal penghinaan pribadi Jokowi atau masuk dalam kategori pasal penghinaan dalam jabatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Bahkan perkembangan yang terbaru menjadi pasal “berita bohong menyebabkan keonaran”
Bukan hal ini menjadi fokus catatan ini. Kita beri kesempatan para pihak penegak hukum bekerja sesuai tupoksinya.
Dalam perkembangan dan dinamika kebangsaan, berbagai elemen relawan keluar menunjukan sikap perlawanan atas ucapan seorang Rocky Gerung dengan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian di Mabes Polri dan beberapa Polda. Dalam menyelesaikan persoalan mereka telah menempuh langkah hukum karena para relawan menyakini Indonesia adalah Negara hukum dan demokrasi, hukum adalah instrumen paling beradab dan bermartabat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kita ketahui bahwa ada belasan laporan yang telah diajukan, kemudian mabes Polri memutuskan seluruh laporan ditarik ke Mabes Polri.
Namun bukan menjadi fokus dalam catatan ini.
2. Mari kita coba menelisik peristiwa tersebut dalam konteks kepentingan elektoral.
Menjelang Pilpres 2024, dinamikanya memang sangat luar biasa. Partai politik sudah jauh-jauh hari memanaskan mesin partainya, demikian juga halnya dengan relawan pendukung. Seluruh komponen bangsa terkuras energinya mengikuti hingar-bingar dinamika sirkulasi kepemimpinan nasional lima tahunan ini. Selaras dengan adanya peristiwa tersebut, pertanyaan yang penting untuk kita jawab, adakah korelasi hubungan sebab-akibat antara peristiwa Rocky Gerung dengan perhelatan Pilpres yang akan datang. Tentu banyak pandangan dengan bangunan perspektif yg berbeda. Mari kita periksa peristiwa ini. Kita memulai mencari tahu, sesungguhnya ada apa di balik peristiwa itu. Untuk maksud apa dan kepentingan siapa peristiwa itu. Di tengah proses politik elektoral berjalan, tentunya setiap peristiwa yang tercipta dan diciptakan punya motif, maksud dan tujuannya, tidak lahir kujuk-kujuk. Secara teoritik setiap peristiwa akan dapat dikapitalisasi oleh kelompok kepentingan tertentu untuk maksud dan tujuan tertentu. Suatu peristiwa dapat dijadikan sarana untuk menunjukkan kekuatan politik kelompoknya yang dapat dipergunakan sebagai bergain politik atau lebih jauh dari itu sebagai pemukul terhadap lawan-lawan politiknya (tersirat maupun tersurat).
Bangkitnya perlawanan dan terkonsolidasinya relawan yang disebabkan oleh suatu peristiwa dapat diterjemahkan sebagai bentuk dukungan, solidaritas dan empati kepada sang pemimpin. Hal ini dapat dijadikan momentum konsolidasi tak direncanakan. Apakah ada dampak positif bagi seorang Jokowi atas peristiwa dan bangkitnya perlawanan tersebut. Jawabannya tentu ada. Sebagai korban penghinaan Jokowi dapat menunjukan kelas kenegarawanannya dan tak perlu capek-capek menggerakkan relawan, mereka bergerak mengkosolidasi diri sendiri tanpa harus diinstruksi, diarahkan ataupun digerakkan. Momentum Rocky Gerung adalah momentum untuk mengkonsolidasi relawan secara nasional di seluruh penjuru Tanah Air guna memeriksa dan memastikan tingkat loyalitas dan soliditasnya relawan pendukung.
Konsolidasi organ pendukung tersebut bukan sengaja diciptakan, akan tetapi ada dan bergerak oleh karena sebab momentum. Konsolidasi tersebut mengalir begitu saja, relawan telah menunjukkan sikap loyalitas dan soliditas sempurna kepada Jokowi.
Bagaimana jika tidak ada momentum, apakah konsolidasi relawan menjadi relevan untuk dilakukan. Jika kita melihat konsolidasi relawan Jokowi telah memberi efek resonansi cepat dan besar ke seluruh penjuru negeri. Suatu konsolidasi memerlukan alasan yang cukup agar kegiatan konsolidasi tidak dicurigai yang dapat melahirkan berbagai spekulasi pertanyaan. Idealnya konsolidasi dilaksanakan tentu ada maksud, untuk apa siapa dan kepentingan apa. Maka dengan demikian momentum Rocky Gerung memiliki muatan dan bernilai strategis dalam konteks politik elektoral 2024. (Hanya langit-langit Si Pemilik maksud yang memahaminya).
[Sirra Prayuna, adalah Praktisi Hukum dan Kader PDIP, tinggal di Jakarta.]
