kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menerima kunjungan kerja Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP-Taskin) Republik Indonesia, Nanik Sudaryati Deyang, di Kantor Bupati, Rabu (25/06/2025).
Kunjungan ini disambut langsung oleh Sekretaris Daerah KLU, Anding Duwi Cahyadi Asisten I Setda KLU Atmaja Gumbara, Kepala Bappeda Gatot Sugihartono, Kadis P2KBPMD Mala Siswandi, dan Kadis Sosial Fatturahman serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda KLU menyampaikan bahwa pada Juli 2025, Lombok Utara akan genap berusia 17 tahun sejak resmi menjadi kabupaten hasil pemekaran dari Lombok Barat.
Saat ini, KLU terdiri dari 5 kecamatan, 43 desa, dan 461 dusun, dengan kondisi geografis yang unik, dikelilingi oleh perbukitan dan pantai, serta berbatasan langsung dengan Lombok Barat dan Lombok Timur.
“Sejak berdiri tahun 2008, tingkat kemiskinan kami sebesar 43,14 persen, dan pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 23,96 persen menurut data BPS. Meski masih menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di NTB, Lombok Utara adalah daerah paling aman di provinsi ini,” ujar Anding optimis.
Ia menambahkan bahwa dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, Pemda KLU menargetkan penurunan signifikan angka kemiskinan dan bahkan berharap bisa melampaui pencapaian kabupaten/kota lain di NTB. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun menjadi indikator kemajuan, dari Rp120 miliar di 2020 menjadi Rp333 miliar pada 2024, dengan sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar.
”Terima kasih atas kunjungannya. Kami berharap sinergi dengan BP-Taskin dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Lombok Utara,” tutup Sekda.
Sementara, Wakil Kepala I BP-Taskin RI, Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa BP-Taskin adalah badan baru setingkat kementerian yang berada langsung di bawah Presiden RI. Tugas utamanya adalah menyusun Rencana Induk (Rinduk) pengentasan kemiskinan yang menjadi rujukan program lintas kementerian.
“Angka kemiskinan nasional saat ini berada di angka 9,8 persen, sementara kemiskinan ekstrem mencapai 1,57 persen. Ini tantangan besar pascapandemi dan dalam situasi global yang terus berubah,” ungkap Nanik.
Ia pun mengapresiasi capaian Pemda KLU yang mampu menurunkan angka kemiskinan lebih dari 20 persen sejak 2008, terlebih dengan lonjakan PAD dari hanya Rp8 miliar saat awal berdiri hingga kini mencapai ratusan miliar.
“Ini progres luar biasa. Namun tantangannya adalah menekan angka kemiskinan lebih jauh hingga di bawah rata-rata nasional,” katanya.
Nanik juga memaparkan beberapa strategi yang akan dijalankan Presiden RI dalam menghapus kemiskinan, seperti pendirian sekolah rakyat, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta optimalisasi berbagai bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya validitas data agar program-program seperti BLT, Jamsostek, JKN, MBG, dan lainnya benar-benar tepat sasaran.
“Dengan data yang baik dan sinergi pusat-daerah yang kuat, kami yakin Indonesia mampu menuntaskan kemiskinan, termasuk di wilayah seperti Lombok Utara,” pungkasnya.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Lombok Utara untuk terus bergerak maju dalam mempercepat pembangunan yang berkeadilan dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (gii)