kicknews.today – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan terkait pemotongan anggaran transfer ke daerah. Menanggapi hal itu Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan melakukan efisiensi anggaran secara terukur tanpa mengorbankan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemotongan anggaran yang terjadi tahun ini tidak terlalu jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), total pengurangan anggaran mencapai sekitar Rp 185 miliar, naik sedikit dibanding tahun lalu yang berada di kisaran Rp 180 miliar.
“Ikhtiar kita nanti tidak terlalu besar lah dampaknya, karena struktur pemotongan itu berasal dari berbagai sumber DAK, DAU, BOS, BOSDA, dan ADD. Tapi kalau dilihat dari data, tahun sebelumnya juga hampir sama, jadi bukan sesuatu yang baru,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Kendati demikian, ia mengakui bahwa penyesuaian tetap harus dilakukan. Dia mengatakan, Pemerintah daerah akan melakukan efisiensi pada pos-pos anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat seperti kegiatan perjalanan dinas atau program administratif lainnya.
“Pasti akan ada efisiensi di beberapa titik, tapi tentu bukan di sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, justru untuk kesejahteraan. Sektor pelayanan publik tetap kita prioritaskan,” tegasnya.
Dia memastikan bahwa visi dan misi pemerintah daerah tetap berjalan, meskipun dengan keterbatasan anggaran. Menurutnya, fokus utama pemerintah tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Untuk visi misi tetap jalan. Kalau perlu, kita pangkas di pos-pos lain seperti perjalanan dinas. Intinya, biarkan birokrasinya yang sedikit sakit, tapi rakyatnya tetap sejahtera,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, OPD, dan DPRD dalam menyusun ulang kebijakan anggaran agar program prioritas tetap terlaksana secara efisien dan tepat sasaran.
“Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Karena itu, kita akan evaluasi lagi program-program yang paling urgen agar tetap berjalan,” ujarnya.
Dengan strategi efisiensi yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan publik, Pemkab Lombok Utara berharap dapat menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berlanjut di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita tetap optimis. Pemotongan anggaran ini jangan dijadikan alasan untuk berhenti berbuat. Justru ini momentum memperkuat komitmen kita untuk bekerja lebih cerdas dan tepat sasaran,” tutupnya. (gii/*)
