kicknews.today – Beredar sebuah video anggota DPRD NTB, yang menolak diputar balik oleh petugas polisi saat akan memasuki Kota Mataram. Wakil rakyat ini tidak mengantongi keterangan sudah divaksin dan berdebat panjang dengan polisi.
Video yang berdurasi 2.45 detik tersebut, terlihat anggota DPRD NTB H Najamuddin Mustafa dari Fraksi Partai PAN, bersitegang lantaran dicegat aparat kepolisian, pada pos penyekatan di daerah Gerimak Sandubaya Kota Mataram, Kamis siang (15/7).
Dalam video, Najamuddin tak terima jika dirinya dilarang masuk Kota Mataram lantaran belum mendapat vaksin Covid-19.
“Jadi kami ini belum vaksin Covid-19 karena ada penyakit. Surat keterangan dikeluarkan berikutnya secara kolektif. Itu negara lho yang keluarkan,” kata Najam dalam video tersebut.
Selain itu, sopir H Najamuddin juga dituding belum mendapatkan vaksin Covid-19 oleh aparat. Najamuddin pun menjelaskan bahwa, sang sopir belum mendapatkan vaksin karena belum mendapat jadwal dari daerah asalnya.
“Jadi dia belum vaksin. Di desanya, dia baru ada 800 orang yang vaksin. Jadi negara ini baru beli vaksin 80 juta. Sementara yang akan divaksin itu 265 juta. Nah saya dan sopir saya itu bagian yang belum dapat vaksin,” bantah Najamuddin.
Pada durasi 45 detik, Najamuddin sempat mengklaim bahwa aparat Kepolisian membentak dirinya lantaran tidak bisa menunjukkan kartu vaksinasi. Ia pun mengaku tidak menerima perlakuan aparat yang berjaga.
“Jangan membentak dong. Kami tidak terima ini,” katanya.
“Kami tidak membentak bapak. Kan bapak yang bentak-bentak kami di sini,” jawab aparat tersebut.
Menurut Najamuddin selama ini, aparat terkesan tidak menghargai masyarakat kecil. Masyarakat katanya menyoal, diminta putar balik di pos penyekatan daerah Grimak tanpa ada solusi konkret dari pemerintah.
“PPKM Darurat ini saya kira menghalangi kegiatan rakyat,” katanya.
Dikonfirmasi via telpon, Najamuddin mengaku bahwa aturan PPKM Darurat di Kota Mataram yang berlandaskan SE Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram kurang tepat.
Seharusnya kata Najamuddin, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram mampu menyediakan vaksin Covid-19 sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah kita ini kan tidak siap. Mana ada aturan tidak boleh kemana-mana. Ini kan membunuh warga. Mana lagi saya harus ke kantor,” kata DPRD NTB Dapil Lombok Timur ini.
Ia menyebutkan, ada ratusan warga yang diminta putar balik lantaran tidak bisa menunjukkan kartu vaksin dan itu bisa membunuh perekonomian warga NTB.
“Kalau dengan cara ini rakyat dirugikan. Mereka kan datang ke Mataram untuk mencari nafkah. Surat edaran itu harus sesuai dong dengan perilaku masyarakat. Kita ini mau makan, mau kencing, mau berak. Kecuali mereka menyediakan makan, tidak apa apa kita di rumah saja,” kata Najamuddin.
Ia pun meminta, aturan penyekatan selama penerapan PPKM Darurat di Mataram dikaji ulang. Pasalnya, banyak warga diminta putar balik merasa dirugikan dengan regulasi yang diduga dapat membunuh masyarakat kecil.
“PPKM Darurat ini sebaiknya harus ada pengkajian mendalam, supaya aparat dengan masyarakat tidak ribut. Ini juga kritikan ke Presiden, Gubernur, aturan PPKM selama 20 hari itu tidak bisa berjalan,” tandas Najamuddin yang juga merupakan Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB itu.(vik)
