kicknews.today – Proses vaksinasi di Lombok Timur, menuai kritikan kepala daerah. Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 kerap terabaikan dan menganggu layanan kesehatan lainnya.
Kritikan ini terlontar, setelah Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy memantau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah lokasi.
Ia kemudian mengumpulkan camat dan Kepala Puskesmas (Kapus), untuk dievaluasi tentang penerapan Protokol Kesehatan (Prokes). Evaluasi ini, digelar secara virtual pada Senin (5/7).
Sukiman menilai, pelaksanaan vaksinasi masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan dan mengganggu pelayanan Kesehatan bagi masyarakat lainnya.
Tidak hanya vaksinasi yang dilaksanakan di Puskesmas yang menggangu layanan rawat jalan, tetapi juga pelaksanaan di Kantor Desa yang bisa mengganggu pelayanan administrasi warga.
“Untuk itu kami merekomendasikan pelaksanaan vaksinasi dilakukan sesuai tingkatan. Mulai tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa,” harapnya.
Vaksinasi di masing-masing tingkatan harus dilakukan secara terpusat. Sukiman mencontohkan, untuk tingkat kabupaten dapat dilakukan di Pendopo Bupati. Sementara untuk Kecamatan Selong, dapat dilakukan di Gedung Wanita.
“Langkah ini diharapkan, dapat mengatasi terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan juga mengakomodasi masyarakat yang berasal dari luar wilayah kabupaten,” katanya.
Selain itu, untuk menekan biaya yang mungkin ditimbulkan untuk fasilitas pelaksanaan vaksinasi, ia merekomendasikan penggunaan gedung-gedung sekolah.
“Penggunaan sekolah juga dapat lebih mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan, ” tambahnya.
Sementara itu terkait ketersediaan vaksin, diakui saat ini jumlah vaksin sudah sangat terbatas. Pemda Lotim juga menyampaikan permintaan penambahan vaksin, baik ke Provinsi NTB maupun Pemerintah Pusat.
“Saya perintahkan, agar distribusi vaksin ke wilayah-wilayah terjauh seperti Sembalun, Sambalia dan Jerowaru dilakukan oleh Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (oni)
