kicknews.today – Persoalan sampah liar kembali mencuat di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kali ini, tumpukan sampah terlihat memanjang di sepanjang ruas jalan raya Lading-Lading, Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung. Kondisi tersebut bahkan diperparah dengan sampah yang menumpuk hingga ke bibir sungai, sebagaimana terekam dalam video yang beredar luas di media sosial.
Keberadaan sampah di kawasan tersebut dikhawatirkan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berpotensi menghambat aliran air dan memicu banjir, terutama saat curah hujan tinggi.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD KLU, Artadi menilai maraknya pembuangan sampah sembarangan dipicu oleh dua faktor utama, yakni keterbatasan fasilitas pembuangan sampah serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan apabila pemerintah daerah belum menyediakan sarana yang memadai.
“Kalau masyarakat disalahkan karena buang sampah sembarangan, kita juga harus lihat apakah mereka sudah disediakan tempat pembuangan. Kalau tidak ada fasilitas, masyarakat tentu bingung mau buang sampah ke mana,” ujarnya, Kamis (29/01/2026).
Artadi juga mempertanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah beserta dinas teknis dalam menangani persoalan sampah yang dinilai terus berulang tanpa solusi jangka panjang. Menurutnya, pola penanganan selama ini masih bersifat reaktif, karena petugas baru bergerak setelah muncul keluhan warga.
“Kalau setiap hari hanya diangkut setelah ada komplain, tumpukan sampah pasti terus muncul. Pemda seharusnya menyiapkan sistem dan fasilitas agar masalah ini tidak berulang,” terangnya.
Lebih lanjut, DPRD KLU turut menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang telah dibangun di sejumlah desa. Fasilitas tersebut dinilai tidak dimaksimalkan, padahal pembangunannya menggunakan anggaran yang tidak sedikit.
“Bangunan dan peralatan TPS3R itu anggarannya besar, tapi justru banyak yang tidak difungsikan. Ini mubazir. Masalah sampah bukan hanya di kawasan Gili, di daratan pun setiap hari terjadi,” tegasnya.
Artadi pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KLU agar lebih proaktif dalam membina masyarakat, salah satunya dengan mendorong pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di desa-desa sebagai ujung tombak pengelolaan sampah.
“Kalau belum ada TPS3R, dinas bisa arahkan masyarakat membentuk KSM dan siapkan fasilitas pendukung, seperti motor roda tiga dan sarana lainnya,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu terjadinya bencana baru bergerak cepat, terutama terkait sampah yang menumpuk di aliran sungai.
“Jangan sampai sudah terjadi bencana baru Pemda grasak-grusuk. Kami minta pemerintah benar-benar serius. Dinas harus tegas, TPS3R dimanfaatkan, dan edukasi masyarakat dijalankan. Kalau itu dilakukan, saya yakin persoalan sampah bisa diselesaikan,” tutupnya. (gii/*)
