kicknews.today – Ratusan mahasiswa Lombok Timur tumpah ruah di depan kantor DPRD Lotim, Kamis (8/10). Aksi mereka bentuk penolakan terhadap Undang- Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan pemerintah dan DPR.
Koordinator aksi, L Makwil Jayadi mengecam keputusan DPR-RI yang telah mengesahkan UU yang diduga cacat prosedur ini.
Sebab dinilai berdampak pada kesenjangan sosial, perampasan hak-hak buruh dan terancamnya ekosistem lingkungan. “Dengan disahkannya Undang-Undang ini maka tamatlah riwayat keadilan,” teriaknya.
Ia menganggap keputusan yang diambil secara buru-buru ditengah mewabahnya pandemi covid-19. Sehingga kontrol publik mereka rasa tidak maksimal. Pihaknya menuntut DPRD Lotim untuk Menolak keras UU Omnibuslaw, Menolak UU Cipta Kerja.
Ia menilai, UU ini menghisap dan menghilangkan hak hak buruh atau pekerja.”UU Cipta kerja yang mengancam adanya eksploitasi atau kerja rodi bagi buruh,” keluhnya.
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Murnan berjanji akan beraurat ke DPR RI menyampaikan adanya penolakan dari masyarakat.
Caranya dengan menyampaikan kepemerintah adanya penolakan dari masyarakat perihal lahirnya UU ini. “Kami sepakat menolak hal itu,” tegas Murnan. (Oni)
