kicknews.today – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan MSZ sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani sapi tahun 2021-2022 pada Bank Plat Merah KCP Majapahit-Mataram. Dengan kerugian negara mencapai Rp 8,2 Miliar.
Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTB, Dedie Tri Hariyadi mengatakan, penahanan tersangka dilakukan setelah yang bersangkutan menyerahkan diri ke Kejati NTB.
”MSZ selaku Offtaker pengadaan KUR sapi, akan kami tahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 Januari hingga 3 Februari 2025 di lapas kelas II.A Kuripan Lombok Barat,” kata Dedie, Kamis (16/01/2025).
Dijelaskan Dedie, beberapa waktu lalu tersangka MSZ melakukan upaya hukum gugatan pra peradilan terhadap Kejati NTB, dimana tersangka diwakili oleh tim penasehat hukumnya untuk beracara di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.
Tersangka MSZ mengikuti sidang pra peradilan tersebut secara daring/virtual dari luar kota Mataram dan dari hasil screening tim intelijen kejati NTB, yang bersangkutan sempat melarikan diri ke Bali, Kalimantan, Bogor, Jakarta, Semarang hingga Cirebon.
”Perkara pra peradilannya telah diputus oleh Hakim PN Mataram dengan hasil sidang pra peradilan tersebut dimenangkan oleh kejati NTB,” jelasnya.
Modus dari MSZ yaitu meminta Kartu identitas (KTP) debitur untuk mengajukan program YARNEN (Bayar Setelah Panen). MSZ berhasil mengumpulkan sebanyak 164 debitur dengan dana yang di terima perdebitur sebanyak Rp 50 juta. Namun dana tersebut tidak sampai ke masyarakat.
”Uangnya tidak pernah mengalir ke debitur, tapi di ambil sama Offtaker ini. Dia pakai KTP warga untuk pencairan itu, akhirnya para debitur kena blacklist. Jadi tidak hanya negara yang di rugikan tapi juga masyarakat,” beber Dedie.
Dalam perkara ini MSZ ditetapkan tersangka dengan tiga orang lainya, mereka adalah SE yang merupakan Mantan manajer BSI cabang Majapahit-Mataram tahun 2021-2022.
Kemudian M yang merupakan salah satu anggota dewan aktif di Lombok Tengah (Loteng ) yang berperan sebagai Offtaker dan MSM yang merupakan mantan anggota dewan Loteng tahun 2019-2024 yang berperan sebagai Offtaker.
Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian negara (KN). Untuk penyaluran tersebut muncul kerugian negara sebesar Rp 8,3 miliar.
Penyidik kejaksaan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Hal itu untuk memastikan angka pasti kerugian negara kasus yang berjalan dua tahun ini.
Atas perbuatannya, Jaksa menyangkakan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TP. Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 thn 1999 tentang perubahan atas UU RI No. 31 thn 1999 tentang Pemberantasan TP. Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gii)
