kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah capaian kinerja tahun 2025 dinyatakan aman, kini Pemda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) mulai mematangkan perencanaan target untuk tahun 2026 dengan fokus pada optimalisasi potensi dan penataan basis pajak.
Kepala Bappenda Lombok Utara, Tri Dharma Sudiana menjelaskan bahwa tahun 2025 berjalan positif dengan sejumlah sektor PAD yang telah melampaui target lebih dari 105 persen. Kinerja Bappenda sendiri juga menunjukkan progres signifikan.
“Untuk KLU di tahun 2025 sudah aman, sekarang kita masuk tahap perencanaan 2026. Ada yang di 2025 targetnya 89 persen dan sekarang sudah 97 persen realisasinya,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Tri memaparkan, dalam rancangan awal, Pemkab menargetkan kenaikan PAD dari Rp303 miliar menjadi sekitar Rp341 miliar pada 2026. Di sektor yang dikelola Bappenda, target juga bertambah dari Rp204 miliar menjadi Rp219 miliar, atau naik sekitar Rp19 miliar.
“Ini masih sementara, belum final. Kita tunggu pembahasan bersama TPAD dan Banggar. Mudah-mudahan bisa terpenuhi semua,” katanya.
Ia menegaskan bahwa upaya efisiensi daerah tidak serta-merta berarti pemangkasan menyeluruh, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan layanan publik dan pembangunan.
Dalam menjawab tantangan peningkatan PAD, Bappenda KLU tidak hanya mengejar nominal target, tetapi juga membangun fondasi data yang lebih akurat dan terstruktur.
“Tahun 2026 kita fokus pada perbaikan dulu. Yang sudah bagus kita tingkatkan, yang belum kita perbaiki. Sekarang kita lagi pendataan, dan mohon dukungan semua pihak. Kita akan melakukan pemutakhiran data besar-besaran,” tegasnya.
Pemutakhiran tersebut mencakup data potensi pajak, pembaruan data wajib pajak baru, serta penegakan aturan pemungutan daerah seperti pajak reklame dan bangunan liar berizin (BLB).
Selain itu, Bappenda juga akan mengintensifkan penagihan tunggakan pajak, meskipun pendekatan utama tetap diarahkan pada optimalisasi wajib pajak baru untuk memperluas basis pendapatan daerah.
“Masih ada tunggakan pajak, dan itu salah satu sumber capaian target 2026. Tapi kita tetap prioritaskan memaksimalkan wajib pajak baru, sambil penagihan tetap berjalan,” tutupnya. (gii)
