kicknews.today – Ratusan pegawai Honorer Daerah (Honda) dari Polisi Pamong Praja (Pol. PP) geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur. Mereka meminta keadilan terkait dengan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk diketahui, dalam proses seleksi PPPK di instansi Satpol PP, yang lulus justeru sebagian tenaga honorer instansi lain. Hasil itu membuat para pegawai honorer di Satpol PP murka. Padahal sebagian dari mereka sudah puluhan tahun mengabdi.
Koordinator Forum komunikasi Bantuan POL. PP Nusantara (FKBPPN) Lombok Timur, Aswani mempertanyakan alasan banyaknya pegawai lolos PPPK justeru luar instansi Satpol PP.
“Kami pertanyakan kenapa bisa orang luar Pol PP bisa masuk. Ini betul-betul tidak adil,” sesalnya.
Menurut dia, jumlah honorer di luar instansi SaPol. PP yang ikut seleksi PPPK capai ratusan orang. Sedangkan jumlah K2 dari luar instansi Pol. PP sebanyak 12 orang dan semua lulus.
“Kami pengawalan dan penegak perda, tapi balasan untuk kami tidak ada. Hanya janji-janji dan omon-omon saja dari pemangku kebijakan,” tegasnya.
Ia menegaskan, pihaknya meminta kepada pemangku kebijakan untuk lebih terbuka, bahkan sudah mewanti-wanti agar tidak menerima tenaga honorer di luar Pol. PP yang ikut dalam seleksi tersebut.
”Kami minta kepada pemangku kebijakan dan panitia seleksi PPPK bisa menyikapi masalah ini. Itu saja kami minta,” ujarnya.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Waes Alqarni menerima masa aksi dari Pol PP bahkan menerima tuntutan dari massa tersebut dan akan menindaklanjuti ke Bupati Lombok Timur dan pemerintah pusat.
”Kami akan membuat rekomendasi atas hasil hearing hari ini. Nanti surat ini akan kami cantumkan di rekomendasi yang disampaikan ke bupati,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekda Lombok Timur, H Hasni, S.E., M.Ak mengatakan jika formasi PPPK sesuai aturan pemerintah pusat bersifat terbuka. Artinya honorer dari instansi lain diperbolehkan untuk mendaftar di OPD mana saja, termasuk di Pol PP.
”Karena ini bersifat terbuka, maka kami tidak bisa melarang, terlebih lagi pendaftaran melalui online,” katanya.
Lebih jauh, dia mengatakan sejatinya pihaknya sudah mencoba untuk membuat kebijakan agar honorer hanya bisa mendaftar di instansi tempatnya bekerja. Tapi, hal itu kata dia, tidak digubris oleh pemerintah pusat. (cit)
