kicknews.today – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dinilainya masih terbatas, meskipun produksi sampah di daerah tersebut terus meningkat seiring perkembangan sektor pariwisata.
Dalam kunjungannya ke Lombok Utara, Menteri Hanif menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan segera melakukan evaluasi dan langkah-langkah terukur untuk memperkuat pengelolaan sampah di daerah wisata, terutama di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Air, dan Meno) yang menjadi destinasi unggulan internasional.
“Salah satu masalah di Lombok Utara ini adalah produksi sampah yang cukup tinggi, sementara pengolahannya masih terbatas. Kalau kondisinya sudah cukup parah, kementerian akan turun langsung. Kita akan lakukan evaluasi menyeluruh dan langkah-langkah terukur seperti yang kita terapkan di Bali,” ujar Menteri Hanif, Sabtu (11/10/2025).
Ia mencontohkan bahwa di Bali, terutama wilayah Denpasar dan Badung, produksi sampah mencapai 2000 ton per hari, jauh di atas angka resmi yang tercatat hanya sekitar 1300 ton. Selisih tersebut, katanya, sebagian besar berasal dari sektor perhotelan dan restoran, yang seharusnya memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola limbahnya sendiri.
“Di Gili juga akan kita cek kembali. Apakah hotel dan restoran sudah menangani sampahnya sesuai ketentuan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tegas menyebut bahwa pengelola kawasan wajib mampu menyelesaikan sampahnya sendiri di bawah kendali dan registrasi dari bupati. Kalau tidak, bisa ada sanksi administratif bahkan pidana,” tegasnya.
Menteri Hanif menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat konsen terhadap penanganan sampah nasional, termasuk dengan mendorong pembangunan waste to energy (pembangkit energi dari sampah) di berbagai kota besar. Ia menyebut, sudah ada tujuh wilayah yang mendapat prioritas, yakni Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Bogor Raya, dan Medan Raya.
Namun, untuk daerah seperti Lombok Utara, pendekatan yang akan dilakukan lebih menyesuaikan dengan skala lokal. Pemerintah pusat tengah menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di sejumlah kabupaten, termasuk Lombok Utara.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti arahan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Tahun ini kita mengusulkan pembangunan 1.000 TPS 3R di seluruh Indonesia, dengan target total 8.700 unit hingga tahun 2029,” jelasnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden, target nasional pengelolaan sampah tuntas pada 2029 menjadi fokus bersama seluruh kementerian dan pemerintah daerah.
“Sampah ini persoalan serius, bukan sekadar estetika, tapi juga soal kesehatan dan keberlanjutan pariwisata. Kalau Lombok Utara ingin menjadi alternatif wisata unggulan setelah Bali, maka kebersihan dan pengelolaan sampahnya harus menjadi prioritas utama,” tutupnya. (gii)
