Oleh: Bang Abi
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perhatian dunia kembali tertuju pada satu jalur laut sempit yang selama puluhan tahun menjadi urat nadi energi global: Selat Hormuz.
Jalur ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menurut data U.S. Energy Information Administration dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia setiap hari. Setiap kali konflik meningkat di kawasan tersebut, pasar energi global selalu bereaksi dengan cara yang sama: harga minyak bergetar.
Bagi banyak negara, ini bukan sekadar berita internasional. Ia adalah peringatan tentang betapa rapuhnya sistem energi yang terlalu bergantung pada bahan bakar fosil.
Indonesia sendiri bukan negara yang sepenuhnya bebas dari dinamika ini. Sebagai negara pengimpor minyak, fluktuasi harga minyak dunia tetap memengaruhi struktur ekonomi nasional, terutama melalui beban subsidi dan kompensasi energi.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa ketika harga minyak global melonjak, beban subsidi energi dalam APBN ikut meningkat signifikan. Artinya, setiap gejolak geopolitik di kawasan penghasil minyak pada akhirnya juga menjadi persoalan fiskal.
Dalam konteks ini, isu energi tidak lagi semata-mata soal bahan bakar kendaraan. Ia telah menjadi bagian dari perhitungan ekonomi, ketahanan energi, dan strategi pembangunan jangka panjang.
Banyak negara mulai menyadari bahwa ketergantungan penuh pada BBM berarti ketergantungan pada pasar energi global yang tidak stabil. International Energy Agency mencatat bahwa sektor transportasi merupakan salah satu konsumen minyak terbesar di dunia. Karena itu, elektrifikasi transportasi menjadi salah satu arah kebijakan yang mulai diadopsi di banyak negara.
Indonesia juga mulai bergerak ke arah yang sama. Pemerintah telah menetapkan target Net Zero Emission 2060 dan mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, termasuk Instruksi Presiden tentang percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik di instansi pemerintah.
Namun di tingkat daerah, langkah-langkah menuju perubahan seperti ini sering kali memunculkan perdebatan.
Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu contoh terbaru. Kebijakan penggunaan mobil dinas listrik di lingkungan pemerintah daerah memicu diskusi publik yang cukup ramai. Sebagian pihak melihatnya sebagai langkah adaptasi terhadap perubahan energi global, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah keputusan tersebut terlalu cepat diambil.
Perdebatan semacam ini sebenarnya wajar.
Dalam banyak kasus, perubahan kebijakan hampir selalu memicu resistensi pada tahap awal. Diskusi publik sering kali berfokus pada angka, biaya, atau perbandingan harga jangka pendek. Padahal persoalan yang lebih besar jarang disentuh: bagaimana sistem energi dan transportasi akan berkembang dalam jangka panjang.
Jika dunia sedang menghadapi ketidakpastian energi akibat konflik geopolitik, maka pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya soal berapa biaya kebijakan hari ini.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah daerah siap menghadapi sistem energi global yang semakin tidak stabil?
Selama puluhan tahun, mobilitas pemerintahan daerah bergantung sepenuhnya pada kendaraan berbahan bakar fosil. Sistem ini terasa normal ketika harga minyak stabil. Namun dalam dunia yang semakin terhubung dengan dinamika geopolitik energi, ketergantungan semacam itu mulai dipertanyakan.
Sebagian negara memilih menunggu sampai krisis terjadi sebelum mengubah kebijakan. Sebagian lainnya mencoba beradaptasi lebih awal.
Di sinilah letak perdebatan yang sebenarnya.
Apakah langkah beralih ke kendaraan listrik terlalu cepat, atau justru merupakan upaya membaca arah perubahan sebelum tekanan global menjadi lebih besar?
NTB sendiri sedang membangun citra sebagai daerah tujuan wisata internasional melalui kawasan Mandalika dan berbagai destinasi unggulan lainnya. Dalam tren pariwisata global, isu keberlanjutan dan energi bersih semakin menjadi bagian dari reputasi sebuah destinasi.
Karena itu, diskusi tentang kendaraan listrik di daerah tidak hanya berkaitan dengan kendaraan dinas. Ia juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana suatu daerah memposisikan diri di tengah perubahan global.
Selat Hormuz mungkin ribuan kilometer dari Lombok. Namun dalam sistem energi dunia yang saling terhubung, gejolak di sana bisa memengaruhi keputusan kebijakan di banyak tempat.
Pertanyaannya kini menjadi sederhana, tetapi penting.
Apakah NTB terlalu cepat beradaptasi?
Atau justru sedang mencoba membaca masa depan lebih awal?
Seperti banyak keputusan publik lainnya, jawabannya mungkin baru akan terlihat ketika waktu memberi jarak pada perdebatan hari ini.
Karena dalam sejarah kebijakan energi, yang sering kali terlihat terlalu cepat pada awalnya justru menjadi langkah yang paling masuk akal beberapa tahun kemudian. (*)
