kicknews.today – Sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur menyampaikan aspirasi atas perhatian dan komitmen pemkab Lombok Timur terhadap persoalan yang dihadapi kaum perempuan. Momentum Hari Kartini menjadi pengingat akan perjuangan R. A Kartini dalam mengadvokasi hak-hak perempuan di Indonesia.
Pertemuan antara Sekertaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik bersama Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung, Senin (21/04/2025) membahas pandangan dan aspirasi mereka terkait isu-isu krusial yang menyangkut perempuan, anak, dan keluarga. Fokus utama pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai potensi penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur menyampaikan kegamangan mereka terkait wacana tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Juani yang didampingi perwakilan DP3AKB, menegaskan bahwa belum ada rencana untuk menggabungkan DP3AKB dengan OPD lain. Ia menyadari sepenuhnya peran vital DP3AKB dalam menangani, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan program-program terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta isu disabilitas dan inklusi sosial.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan komitmen Pemkab Lombok Timur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2030.
“Pemkab Lotim berkomitmen untuk memasukkan pokok-pokok pikiran terkait tingginya angka kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di daerah ini,” ujarnya.
Sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemda, tokoh adat, dan tokoh agama akan terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekda juga menekankan bahwa keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif di tingkat masyarakat.
Momentum Hardiknas pada tanggal 2 Mei mendatang juga akan dimanfaatkan untuk mengangkat isu-isu pendidikan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Kampanye dan upaya penekanan isu-isu ini akan dirancang dan dilaksanakan secara kolaboratif.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur Ririn Hayudiani, menyampaikan apresiasinya atas respons pemda Lotim.
“Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan komitmen pemda terhadap isu-isu perempuan, terutama terkait wacana penggabungan OPD. Kami merasa lega dan yakin bahwa pemda memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan perhatian yang optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Keberadaan DP3AKB dinilai sangat krusial memastikan pengarusutamaan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial, sehingga Lombok Timur SMART dengan perspektif yang inklusif dapat terwujud. Ia berharap sinergisitas dan kolaborasi yang baik dengan Pemkab Lombok Timur dapat terus terjalin sebagai mitra strategis pembangunan, memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat. (cit-bii)
