kicknews.today – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok barat H. Ilham menanggapi kabar pemotongan Alokasi Dana Desa ( ADD) sebesar Rp 10 miliar di kalangan kepala desa belakangan ini. Petinggi ASN di Lombok Barat itu menegaskan, tidak ada rencana pemotongan ADD Rp10 miliar.
“Tidak ada rencana pemotongan ADD, sama sekali tidak ada, ” tegas Sekda beberapa hari lalu.
Ilham menjelaskan, kondisi keuangan daerah dalam ADD tahun 2022 yang tertuang dalam APBD murni baru bisa teralokasikan sekitar Rp68 miliar. Dimana, masih kurang sekitar Rp 10 miliar dari kebutuhan dasar pemenuhan ADD untuk semua Desa di Kabupaten Lombok Barat.
“Untuk kekurangan sebesar Rp10 miliar ini akan dipenuhi sambil jalan di APBD perubahan,” jelasnya.
Terhadap kekurangan anggaran ini, kata Sekda pihak Pemkab Lombok Barat sudah berkomitmen untuk memenuhi kekurangan itu dalam APBD perubahan. Namun, diwaktu yang masih tersisa kekurangan anggaran itu akan dipenuhi.
Dengan adanya kekurangan ini tentunya pihak Desa tidak bisa menganggarkan sesuai dengan kebutuhan dasar dalam APBDes, karena memang di APBD murni masih ada kekurangan angkanya Rp10 Miliar.
“Tapi kami di jajaran Pemkab Lombok Barat baik itu, Bupati, Sekda dan TAPD sudah ada komitmen hanya saja harus melalui proses di APBD perubahan nanti,” kata Ilham.
Sejak awal memang sudah disampaikan kondisi APBD Lombok Barat tahun 2023 ini mengalami kendala, karena adanya pengurangan Dana Alokasi Umum ( DAU) dari pusat untuk Lombok Barat sekitar Rp130 miliar lebih.
“Dana transfer kita dari pusat kan berkurang untuk tahun ini, sehingga secara umum juga alokasi anggaran kita berkurang, sehingga untuk kita bisa menyelesaikan fiskal di tahun 2023 dianggarkan sesuai dengan kemampuan fiskal di tahun 2022, nanti kita sesuaikan lagi di APBD perubahan,” jelas Ilham.
Namun, karena saat ini muncul sedikit gejolak di Kepala Desa, kemungkinan informasi ini belum dikomunikasikan secara baik kepada Kades di Lombok Barat.
“Kami sudah komunikasi dengan jajaran Kades, dengan AKAD InsyaAllah tidak ada pemotongan ADD, ” tutup Ilham.
Sementara itu Ketua Umum AKAD Sahril mengatakan, terkait dengan adanya informasi pemotongan ADD ini, pihaknya sudah komunikasi dengan Sekda Lombok Barat disampaikan bahwa tidak ada pemotongan ADD.
Karena adanya informasi akan ada pemotongan pihaknya bersama Kades berencana untuk melakukan demo, namun setelah ada komunikasi, tidak ada pemotongan anggaran sehingga rencana demo tidak jadi dilakukan.
“Kita tidak jadi melakukan aksi karena tidak jadi pengurangan alokasi dana desa,” jelasnya.
Pihaknya dari awal yakin tak akan ada pengurangan untuk ADD. Terlebih Ketua DPRD Lombok Barat saat musrembang kecamatan sempat mengungkapkan tak ada pengurangan. Sehingga pihaknya tetap mengacu kepada pagu anggaran yang sebelumnya sudah disepakati. (ys)
