kicknews.today – Penyidikan kasus dugaan korupsi pasca mantan Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi jadi tersangka terus diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, KPK kembali memanggil sejumlah pejabat dan beberapa orang dari pihak swasta.
Informasi yang diperoleh, sejumlah pejabat yang dipanggil KPK adalah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR inisial FH. Kemudian pejabat di Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima, inisial LA dan PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) inisial SA.
Sementara pihak swasta, dari perusahaan Tukad Mas inisial S. Kemudian satu orang keluarga dekat dari mantan pejabat tinggi Kota Bima.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Bima, M Natsir yang dikonfirmasi membenarkan bawahannya SL telah diperiksa KPK. Yang bersangkutan penuhi panggilan dan diperiksa KPK pada Selasa pekan lalu.
“Dia sudah diperiksa pada Selasa kemarin,” katanya Kamis pekan lalu.
Senada juga disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima, Agus Purnama. Dia membenarkan bawahnya inisial FH telah penuhi panggilan dari lembaga KPK.
“Pas mau ke Bandara, ada beberapa SPPD yang saya paraf. Salah satunya Kabid Cipta Karya,” beber Agus.
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia diduga melakukan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi pada sejumlah paket proyek.
Untuk mengungkap aliran dugaan korupsi ini, lembaga antirasuah bahkan terjun langsung di Kota Bima. Mereka mencari barang bukti dokumen dengan menggeledah sejumlah tempat, seperti ruang kerja Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah (Sekda) dan ruangan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Tidak hanya itu, KPK juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kemudian kediaman Wali Kota, perusahaan mebel milik ipar dari istri serta perusahaan air minum milik mertua di Kecamatan Asakota. Termasuk, rumah eks Kabag PBJ, serta rumah Kabid cipta karya dan rumah kepala UPT Workshop dinas PUPR.
Dari hasil penggeledahan sejumlah tempat tersebut, KPK menyita beberapa dokumen penting sebagai indikator korupsi. Tiga di antaranya, dokumen dan catatan keuangan hingga beberapa unit alat elektronik. (jr)
