kicknews.today – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengusulkan kepada Inspektorat dan Bappeda KLU agar segera menambah petugas kebersihan di Rumah Potong Hewan (RPH) Tanjung. Usulan ini muncul karena kondisi RPH yang kotor, terutama karena lokasinya yang dekat dengan pasar.
Kepala DKP3 KLU, Tresnahadi mengakui bahwa selama ini RPH tidak memiliki tenaga kebersihan khusus, sehingga staf di Bidang Peternakan harus bergiliran membersihkan area tersebut setiap hari.
”Kami sudah mengajak Kepala Bappeda untuk melihat langsung kondisi RPH. Untuk jangka pendek, minimal harus ada empat petugas kebersihan setiap hari, agar setelah pemotongan selesai, tempatnya langsung bersih,” ujar Tresnahadi, Kamis (20/03/2025).
Menindaklanjuti temuan di lapangan, Bappeda KLU meminta DKP3 untuk mengajukan lanskap kondisi RPH kepada Inspektorat. Jika disetujui, Bappeda akan menyiapkan anggaran untuk tenaga kebersihan serta perbaikan fasilitas RPH.
”Usulan sudah kami buat, sekarang tinggal menunggu tindak lanjut dari Inspektorat dan Bappeda. Mudah-mudahan segera dianggarkan, sehingga RPH bisa lebih bersih dan tertata,” katanya.
Selain masalah kebersihan, Tresnahadi juga menyoroti saluran pembuangan yang tersumbat oleh sampah dari pasar, menyebabkan limbah dari RPH tidak bisa terbuang dengan baik.
”Dulu, limbah kotoran hewan bisa dibuang ke saluran irigasi petani, yang malah bermanfaat sebagai pupuk organik. Sekarang saluran mampet karena penuh sampah, jadi limbah menumpuk dan sulit dibersihkan,” jelasnya.
Saat ini, penampungan limbah di RPH Tanjung sudah penuh, mengingat rata-rata 6 ekor ternak dipotong setiap hari, bahkan bisa mencapai 12-15 ekor saat hari besar keagamaan. Oleh karena itu, Tresnahadi menegaskan bahwa tenaga kebersihan harus segera tersedia.
Sementara itu, untuk mengatasi tingginya permintaan pemotongan hewan, DKP3 KLU berencana mengusulkan pembangunan RPH baru di Kayangan, khususnya di daerah Santong.
Ia berharap ada tanah milik provinsi yang bisa dipinjam pakai untuk membangun RPH baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.
”Saat ini, ada 4 Tempat Pemotongan Hewan (TPH) milik masyarakat di Kayangan, tapi karena tidak dikelola pemerintah, kita tidak bisa menarik retribusi. Jika ada lahan yang cocok untuk RPH baru, tentu ini bisa menjadi potensi tambahan PAD bagi daerah,” pungkasnya.
Dengan adanya rencana ini, diharapkan RPH di Lombok Utara lebih bersih, tertata, dan memiliki fasilitas yang lebih baik untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. (gii)
