kicknews.today – Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang mewajibkan ASN, Polri dan TNI membeli tiket MotoGP menuai reaksi banyak pihak. Salah satunya, dari Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi.
Menurut Khairul Fahmi, mobilisasi TNI-Polri dan ASN untuk beli tiket MotoGP sesuatu yang minim urgensi. Bahkan tidak relevan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai aparat negara. Di tengah problem kesejahteraan prajurit dan keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan, permintaan seperti itu rasanya tidak masuk akal.
“Pertanyaannya, siapa pemilik ide ini?. Mengapa satuan-satuan TNI juga diminta membeli tiket motoGP?. Lantas dari mana pula duitnya?,” ungkap Khairul Fahmi.
Apakah mungkin kata dia, uang negara yang mestinya digunakan untuk melakukan pembinaan kekuatan, kemampuan, kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan negara, malah dipakai beli tiket MotoGP. Apalagi jika pembelian itu tidak bersumber dari uang negara. Tentu para Pimpinan satuan TNI itu harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bahwa pendanaannya bukan berasal dari praktik buruk. Tidak diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah dan berpotensi melanggar hukum. Atau bahkan berasal dari kantong pribadi para prajurit.
“Jika kabar kebijakan pembelian seperti yang ditujukan pada para pimpinan satuan TNI itu benar, tentu tak bisa dianggap pantas dilakukan,” jelasnya.
Bahkan kebijakan itu menurut Khairul, lebih tampak memalukan dan melenceng dari tujuan ambisius penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Yakni, menggerakkan roda perekonomian nasional melalui sektor pariwisata dengan bertumpu pada event bergengsi yang diharapkan dapat memompa angka kunjungan wisata.
Belum terpenuhinya target penjualan tiket motoGP memang memprihatinkan. Tapi hal itu bukanlah kondisi darurat bagi kewibawaan dan kedaulatan negara.
“Angka penjualan tiket MotoGP yang masih jauh dari target, pemerintah harus kreatif mencari terobosan. Membebani TNI untuk ikut mengatasi kekhawatiran wajah pemerintah karena minimnya strategi promosi, justeru kontraproduktif,” tegasnya.
Sebelum, Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengungkapkan, hingga 20 Februari 2022 telah terjual 2 jenis tiket grandstand dan general admission. Untuk grandstand berkapasitas 50 ribu bangku, telah terjual kurang lebih 19 ribu tiket. Sementara general admission berkapasitas 10 ribu pax per hari telah terjual sekitar dua ribu pax.
Untuk mencapai target 35 ribu tiket terjual, Pemprov NTB menginisiasi strategi lain. Seperti fasilitasi pemesanan secara kolektif melalui dinas provinsi, kabupaten atau kota bagi warga NTB dan memberi harga khusus bagi masyarakat ber KTP NTB sebesar 10 persen sebelum pajak.
Gita mengungkapkan, kapasitas telah diturunkan menjadi 60 ribu dari 100 ribu penonton. Selain ASN, beredar kabar bahwa Danrem 162/Wirabhakti, Danlanal Lembar serta Danlanud Rembiga juga telah diminta agar masing-masing membeli 2 ribu tiket motoGP Mandalika. (jr)
