kicknews.today – Seperti gayung bersambut, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah menyatakan, sikapnya sama dengan Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) soal kontrak PT. Gili Trawangan Indah (GTI) bahwa keputusan harus menguntungkan masyarakat lokal.
Menanggapi pernyataan Bupati KLU, Djohan Sjamsu yang meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemrov) NTB memutus kontrak PT. GTI, langsung direspon gubernur sosialnya melalui akun media sosialnya.
Pria yang akrab disapa Bang Zul ini mengatakan, sikapnya sama dengan Bupati. Terlepas nantinya kontrak akan diputus atau adendum (diperpanjang), tapi kepentingan masyarakat asli Gili Trawangan harus dilindungi dan diberdayakan.
“Kalau PT GTI setuju dan mau mengakomodir keinginan dan masukan masyarakat, ya oke adendum. Kalau nggak, ya dengan terpaksa kontrak harus diputuskan,” imbuhnya.
Dalam postingan yang mendapatkan 246 like tersebut, orang nomor satu di NTB itu juga mengungkap hasil temuan Kejaksaan Negeri Mataram. Tercatat, ditemukan ada sejumlah pihak yang diuntungkan dengan keadaan status Quo ini, hingga miliaran rupiah.
“Nah, yang begini-begini ini perlu segera dibereskan oleh aparat penegak hukum,” sebutnya.
Diakhir cuitannya, gubernur kembali menegaskan pengelolaan Gili Trawangan harus dinikmati dan dimaksimalkan oleh warga asli, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Gili Trawangan sendiri.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu sebelumnya mendorong supaya Pemprov NTB memutuskan kontrak PT GTI. Usut punya usut, karena GTI sudah puluhan tahun mendiami lokasi dan tidak menghasilkan apapun. Sementara, pihaknya cenderung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola aset negara tersebut.
“Saya sudah berbicara dengan gubernur, saya bilang lebih baik kontraknya itu diputus saja. Kita berikan kesempatan pada masyarakat terlebih dalam situasi pandemi covid ini,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin. (Iko)
