in

SCWI : Pengembangan kasus korupsi Mensos bisa sampai Surabaya

Dokumentasi - Menteri Sosial Juliari Batubara (tengah) didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kedua kiri) beserta sejumlah pejabat di lingkup PT Pos memberikan pengarahan kepada warga penerima bantuan saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Kantor Pos Surabaya, Jawa TImur, Rabu (7/10/2020). Bantuan sosial tersebut diharapkan dapat memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan.

kicknews.today – Lembaga Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) menilai pengembangan dugaan kasus korupsi berupa suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh Mensos Juliari P Batubara bisa sampai daerah lain penerima bansos, khususnya Kota Surabaya, Jatim.

“Bukti-bukti yang dimiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari pak Juliari Batubara,” kata Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono di Surabaya, Minggu.

Diketahui Mensos Juliari P Batubara, Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pejabat penting lainnya sempat menghadiri peluncuran penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap VII di Kantor Pos Kebon Rejo, Kota Surabaya pada 7 Oktober 2020.

Di waktu yang sama, Mensos Juliari P. Batubara bersama Wali Kota Risma juga menuju Kantor Kecamatan Gayungan Surabaya dalam rangka peluncuran Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan target atau penerima adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Cipto mengatakan jika memang sumbangan yang diterima Surabaya ada unsur merugikan negara, maka pihak-pihak terkait harus menghadapi kasus hukum. Sebab, lanjut dia, masuk dalam unsur medepeleker atau korupsi berjamaah.

“Kalau masyarakat sebagai penerima PKH tidak bisa ditersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan wali kota, bisa masuk dalam medepeleker atau turut ikut serta,” katanya.

Selain itu, Cipto mengatakan, bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan karena momennya bersamaan juga dengan Pilkada Surabaya.

Cipto mengatakan penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non-tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung.

“Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut oleh partai tertentu dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari partai itu,” ujarnya.

Diketahui KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Jumat malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan perkara ini diduga juga menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara karena menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut.

“JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan,” ungkap Firli.

Sebelumnya, diberitakan bahwa KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam program bantuan sosial (Bansos) Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Jumat malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.

Perkara ini diduga juga menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara karena menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut. Mendapati hal itu, KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka atas proyek tersebut. (ant)

What do you think?

Chief Everything Officer

Written by Redaksi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Rizieq Shihab belum penuhi panggilan Polisi

Angin kencang landa semua wilayah Lombok, kecepatan capai 29 knot