Ratusan Nakes non ASN di NTB ungkap kebijakan pemerintah yang tebang pilih

kicknews.today – Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) non Aparatur Sipil Negara (ASN) mendatangi Kantor BKPSDM Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (29/9). Mereka menuntut pemerintah agar data diri sebagai Nakes bisa terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang selama ini luput dari perhatian.

“Kami minta BKPSDM mendata semua Nakes non ASN di Kota Bima agar terdaftar di database BKN,” tegas Reni, Nakes yang bekerja di Puskesmas Paruga, Kamis (29/9).

Para Nakes menilai kebijakan pemerintah tebang pilih. Justeru Nakes yang baru beberapa bulan mengabdi bisa didaftar di database BKN, bahkan diangkat menjadi pegawai kontrak.

Padahal batas waktu pendataan sampai pada 30 September. Jika tidak terdaftar, praktis mereka tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sementara syarat untuk ikut P3K harus terdaftar di database BKN.

“Ini kan aneh. Ada apa. Kami tidak terima dengan perlakuan ini. Yang lain diakomodir, sementara sebagian tidak,” sesalnya.

Alasan pemerintah sehingga tidak mendaftar sebut dia, karena Nakes tidak memiliki slip gaji yang anggarannya bersumber dari APBD. Sementara honor mereka selama ini, bersumber dari APBD. Hanya saja mereka tidak terikat dengan status pegawai kontrak.

“Kami digaji dari dana kapitasi dan BOK, itu kan dari APBD. Jadi bisa dong kami didaftar di BKN, kan anggaranya sama-sama sumber dari APBD,” jelasnya.

Jika tidak diindahkan, mereka ancam mogok kerja. Bagi mereka, percuma bekerja, sementara nasib para Nakes diabaikan.

“Kami butuh solusi, itu saja intinya,” tegas Reni.

Menanggapi tuntutan Nakes, Sekretaris Dikes Kota Bima Syarifuddin mengaku berikan dukungan langkah yang dilakukan para Nakes. Karena mereka garda terdepan melayani kesehatan masyarakat, sehingga perlu untuk disejahterakan.

“Sejatinya kami di dinas tetap mendukung langkah Nakes. Maunya kami, pemerintah berikan ruang yang sama, bisa mengakomodir harapan teman-teman Nakes,” harap dia.

Kepala BKPSDM Kota Bima, H Abdul Wahid mengatakan, para Nakes meminta kejelasan mengenai tidak didaftar di database BKN. Menurutnya, data mereka tidak lengkap. Misalnya mereka tidak memiliki slip gaji yang sumber anggaranya dari ABPD.

“Sedangkan itu kan salah satu syarat pendataan non ASN,” jelas Abdul Wahid.

Meski begitu, semua tuntutan Nakes akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi NTB. Hanya saja jawaban dari tuntutan mereka belum bisa dipastikan.

“Tetap kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut dan bagaimana hasilnya nanti akan kami koordinasikan kembali,” janjinya. (jr)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI