kicknews.today – Presiden RI Joko Widodo mengingatkan bahwa upaya percepatan memang menjadi kunci untuk memulihkan ekonomi domestik saat ini, tapi pemerintah tetap harus menyeimbangkan “rem” dan “gas” dalam menormalisasi aktivitas masyarakat.
“Percepatan pemulihan ekonomi menjadi kunci tapi sekali lagi gas dan rem harus diatur, seperti yang tadi saya sampaikan kalau buka pasar COVID-19-nya naik, hati-hati, per sektor dulu jangan semua buka, hati-hati,” kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3).
Jika tidak menyeimbangkan rem dan gas dalam memulihkan ekonomi, Presiden Jokowi mengkhawatirkan akan berdampak pada peningkatan kasus COVID-19 seperti yang terjadi di India, dan negara-negara Eropa. Negara-negara tersebut kini harus memperketat lagi kegiatan warga setempat untuk mencegah penularan COVID-19.
“India sudah anjlok turun, naik sekarang, naik melompat, Eropa gelombang ke-3 sudah turun, melompat lagi 3-4 kali,” ujar Presiden.
Presiden mengatakan beberapa aspek terpenting dalam kebijakan pemulihan ekonomi adalah pembukaan program padat karya seperti pembangunan infrastruktur desa. Kegiatan tersebut harus distimulus oleh instrumen fiskal pemerintah agar terjadi penyerapan banyak tenaga kerja yang menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat.
“Bangun sekolah, bangun jalan, bangun irigasi, padat karya, karena rakyat butuh pekerjaan dan butuh income,” ujarnya.
Presiden juga meminta pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten yang mengikuti musyawarah nasional itu, untuk terus membantu UMKM agar segera pulih, terutama pedagang mikro dan pedagang kecil, seperti pedagang pasar, asongan dan pedagang kaki lima.
“Karena mereka yang terdampak atau kalau di daerah ada pariwisata, ini juga paling terdampak berikan suntikan ke sana,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri, ketimbang membeli produk impor. Hal ini untuk membantu pemulihan industri domestik agar mereka memiliki pendapatan untuk dikonversi menjadi modal dan mampu kembali meningkatkan produksi serta menyerap tenaga kerja.
“Jangan sekali-sekali membeli untuk proyek pemerintah, membeli produk asing, untuk apa ? Biar ada demand, biar ada konsumsi, kalau demand dan konsusmsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri juga meningkat sehingga tidak ada yang PHK terhadap karyawan,” ujarnya. (ant)
