PKBI klaim temuan kasus TBC di NTB masih rendah

kicknews.today –Eliminasi tuberkulosis (TB) jadi salah satu program prioritas bagi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan Pemerintan Provinsi NTB. Pasalnya,  penyakit menular ini masih menjadi momok di tengah kehidupan masyarakat Bumi Gora saat ini.

Direktur Utama PKBI NTB, Ahmad Hidayat mengatakan, NTB termasuk salah satu wilayah yang menjadi prioritas nasional untuk eliminasi TB. Hal ini disebabkan masih rendahnya angka penemuan kasus baru penderita TB di NTB. 

“Kami di sektor komunitas mendukung pemerintah untuk mempercepat penemuan kasus. Dengan melakukan kerja tracking. Kenapa ?, karena dari sisi pelayanan pemerintah sudah menyiapkan itu semua secara gratis,” jelas Dayat saat ditemui di sela kegiatan Musyawarah Daerah PKBI NTB ke XV di Hotel Lombok Beach Villa, Jumat malam (25/2).

Untuk meningkatkan penemuan kasus secara luas jelas Dayat, pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Selain terbatasnya SDM, kebutuhan dari sisi anggaran juga besar.

“Nah, PKBI NTB mampu mendukung dari dua sisi ini,” katanya. 

Dari situ, PKBI berupaya mewujudkan masyarakat dan keluarga yang sehat di NTB. Dengan melakukan edukasi agar masyarakat menyadari resiko kesehatannya, secara mandiri mau memeriksakan diri hingga patuh minum obat.

Dari indikator nasional,  estimasi suspect temuan kasus TB di NTB tergolong masih rendah. Itu menandakan masih banyak penderita yang belum diketahui atau memeriksakan diri dan berobat di pelayanan kesehatan.  Akhirnya penderita berpotensi besar menularkan ke lingkungan sekitar.

Begitu sebaliknya, ketika penderita memeriksakan diri dan berobat. Maka potensi perluasan kasus ini menurun dan potensi penyebaran bisa ditanggulangi.

“Inilah pentingnya tracing dan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka paham akan bahaya penyakit ini,” ungkap

Sementara dari hasil evaluasi Dinas Kesehatan NTB di wilayah Cabang PKBI seperti di Lombok Tengah dan Kabupaten Bima menunjukan peningkatan. Artinya, lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya hidup sehat. Mau periksa diri hingga minum obat secara teratur.

Hanya saja masalahnya di NTB selama ini, kebanyakan masyarakat tidak merasa tidak ada gejala. Menganggap batuk itu hal biasa. Karena memang TB hanya bisa diketahui dari pemeriksaan laboratorium yang sudah disiapkan oleh pemerintah secara gratis.

“Tapi, gimana orang bisa berobat, karena tidak memahami bahwa dirinya sakit TBC. Ini pentingnya edukasi,” jelas Dayat.

Bukan hanya TB, PKBI juga konsen di program ketahanan keluarga.  Bagaimana meningkatkan kualitas manusia, keluarga yang berkualitas, sejahtera hingga pendidikan dan kesehatan anak.

Misalnya, budaya ‘merari kodeq’ atau pernikahan dini yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Lombok juga menjadi perhatian PKBI NTB. Edukasi tentang pernikahan pada remaja menurut Dayat, sangat penting dilakukan.  Sebab, menikah bukan sekadar untuk menjalin rumah tangga. Tapi, yang paling penting bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tanpa membebani orang lain.

“Artinya, sebelum menikah mereka harus siap secara mental, ekonomi hingga pendidikan anak-anak mereka kelak,” ujar Dayat.

Hanya saja, untuk memutus rantai ‘merari kodeq’, PKBI maupun pemerintah tidak bisa berbuat banyak, karena terbentur dengan budaya. Masyarakat kebanyakan  masih menganggap pernikahan dini sudah membudaya dan sulit untuk dihilangkan.

“Menuru saya ini tergantung peran Kepala Dusun dan kesadaran orang tua. Jika menganggap hal itu bisa berdampak buruk bagi rumah tangga anak mereka mereka ke depan, saya rasa mereka akan ikut membantu,” ujar Dayat.

Kegiatan  Musyawarah Daerah PKBI NTB ke XV PKBI berlangsung sukses dan lancar. Selain Direktur PKBI NTB, kegiatan itu juga diikuti perwakilan PKBI Pusat dan PKBI cabang  Mataram, Lombok Tengah dan lain-lain.

Kegiatan itu dirangkaikan dengan pemilihan Ketua Pengurus Daerah PKBI NTB. Pada pemilihan itu, H Lalu Hamzi Fikri terpilih secara aklamasi.

Di temui saat Musda PKBI, H Lalu Hamzi Fikri mengaku, PKBI bukan lembaga baru baginya. Ia sudah berkecimpung di PKBI sejak masa kuliah.

“PKBI adalah lembaga non profit yang fokus pada isu ketahanan keluarga. Salah satu pendekatannya melalui pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) yang bermuara  pada kesehatan ibu dan anak,” jelasnya.

Secara kelembagaan, periode 2012-2015 PKBI NTB mendapat akreditasi IPPF. Kemudian terlibat dalam jaringan lokal (forum peduli perempuan dan marginal) nasiona serta kesehatan ibu dan anak.

Sementara periode 2016 -2019 manajemen kelembagaan PKBI NTB mendapat akreditasi eksternal dari Stephen LLC pada 2019 dan Partnership.ID tahun 2020 dengan kategori ‘Low to Moderate Risk’. Kemudian, mendapat akreditasi oleh UNICEF untuk pencegahan pelecehan, eksploitasi dan salah asuhan seksual  tahun 2021 dengan kategori ‘Moderate Risk’.

Selain itu, sejak tahun 2018, jaringan PKBI NTB meluas ke sector humanitarian. Diantaranya, jejaring mitra kemanuasian (nasional), klaster WAS (nasional sebagai anggota dan provinsi sebagai Co. coordinator), dan sub-klaster kespro (provinsi).

“Kami juga mengapresiasi kerjasama pemerintah dan PKBI dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terutama dalam program eliminasi TBC, ketahanan keluarga dan lain-lain,” pungkas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini. (jr)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI