kicknews.today– Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bima, Ir Muhammad Husni, MSi me-launching Bantuan Sosial (Bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Sabtu (3/10). Pjs mengingatkan Bulog agar teliti dalam pendataan penyaluran agar tidak diprotes masyarakat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang berlangsung di Gudang Bulog Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima.
Pada momen tersebut Pjs juga menyerahkan secara simbolis kepada tiga warga asal Desa Bolo, penerima bantuan atas nama Mariani, ST Hawa dan Raodah dari total penerima 35.649 PKM di Kabupaten Bima.
Pjs Bupati mengatakan, dua hal yang menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dampak pandemi Covid-19. Yakni kesehatan dan sosial ekonomi.
Pemkab Bima sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menangani dampak wabah Covid-19 ini. Termasuk membentuk Satgas Covid-19.
“Dampak Covid-19 bukan hanya kesehatan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi,” ujar Pjs.
Terkait kondisi tersebut, pemerintah melahirkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sebagaimana yang dilakukan hari ini.
Untuk membantu masyarakat, pemerintah juga telah menggratiskan listrik, yang 450 PA dan memberi discount 50 persen, bagi masyarakat yang memiliki listrik rumahnya 900 PA.
Kemudian yang Kedua, kata Kadis Pertambangan dan Energi Provinsi NTB ini, adalah Pilkada yang akan dilaksanakan Desember mendatang.
Saat ini masih dalam tahapan kampanye dan akan berakhir pada 2 Desember 2020.
“Saya mengimbau, kita semua selalu menciptakan suasana tentram di tengah-tengah masyarakat. Walaupun beda pilihan tapi tetap kompak, aman dan damai,” harapnya.
Pjs Bupati meminta, agar saat pembagian beras, tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kata Pjs, bahwa Bansos yang disalurkan, diisukan berasal dari paslon tertentu.
“Jangan sampai ada. Karena ini murni dari pemerintah pusat untuk masyarakat. Dan ASN harus Netral,” ungkapnya.
Muhammad Husni mengatakan, masyarakat bisa memanfaatkan Bansos sebaik-baiknya. Dan meminta Perum Bulog bisa Cross check, jangan sampai diprotes masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs Sirajuddin MSi mengatakan penyaluran Bansos akan dilakukan tiga tahap, untuk 35.649 KPM se Kabupaten Bima.
“Karena tiga tahap sekaligus. Maka setiap KPM total yang mereka terima sebanyak 45 kg,” ujarnya.
Kata dia, sedianya beras ini disalurkan dua tahap. Namun karena geografis Kabupaten Bima, sehingga pelaksana menjadi menjadi tiga tahap. Kadis Andi mengaku, ada beberapa lokasi atau desa yang memang harus melewati laut.
Selain itu, Kabupaten Bima sedang menghadapi musim kemarau. Sehingga banyak yang kesulitan mencari kebutuhan hidup.
“Itu alasan kami sehingga bantuan ini kita salurkan tiga tahap sekaligus. Yakni Agustus, September dan Oktober,” ungkapnya.
Mantan Kepala DPMDes Kabupaten Bima mengaku, para distributor sudah siap dengan seluruh armada mereka. Menyalurkan Bansos pada seluruh wilayah Kabupaten Bima.
“Jadi, tidak ada keraguan lagi untuk melaksanakan kegiatan ini. Program bantuan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat,” tegasnya.
Kepala Perum Bulog Bima, Sawaluddin Susanto SH mengatakan, program tersebut sebenarnya dimulai sejak bulan Agustus lalu. Namun karena terkendala beberapa hal, bantuan itu akan didistribusikan bulan Oktober.
“Total bantuan beras yang kita salurkan sebanyak 1.600 ton,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, beras yang disalurkan merupakan beras kelas medium. Kemudian kualitas beras bagus dan telah diuji oleh Dinas Sosial bersama pendamping.
“Sudah diperiksa. Baik kualitas maupun kuantitasnya,” terang pria yang akrab disapa Anton tersebut.
Dia menegaskan pihaknya siap bertanggung jawab dan akan ganti jika ada beras kualitas buruk yang didistribusikan. Namun jika ada timbangan beras yang kurang, itu bukan tanggung jawab Bulog.
“Kami sudah pastikan beratnya. Kalau kurang berarti ada yang nakal saat didistribusikan,” pungkasnya. (rif)
