in

Perda APBD Perubahan Lombok Tengah Tahun 2020 Disahkan

kicknews.today – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi Perda.

“Sesuai laporan hasil pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran, dapat disimpulkan sebagian besar fraksi yang telah menyetujui rancangan APBD perubahan ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda),” ujar Wakil Ketua Dewan, Lalu Ahmad Rumiawan saat memimpin sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap hasil pembahasa Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 di kantor Dewan setempat, Jumat (18/9).

Juru Bicara Badan Anggaran, Muhalip mengatakan, pandemi Covid-19 yang merebak sejak Maret 2020 yang lalu, telah menyebabkan kerugian yang luar biasa, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan fakta melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang harus dipahami dan dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

“Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,” ujarnya.

Selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Substansi pokok dari diktum keenam ini adalah: Pertama, eksekutif melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

“Setelah dilakukan pembahasan dan Insya Allah pada rapat paripurna hari ini akan mendapat persetujuan bersama,” harapnya.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan, tentu tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja, yang hal tersebut mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap APBD yang sedang berjalan.

“Pemerintah Daerah telah melakukan 4 (empat) kali perubahan terhadap Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020,” jelasnya.

Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 60.797.430.357,75 (60 milyar 797 juta 430 ribu 357 rupiah 75 sen), yang kesemuanya itu harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Adapun hasil pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan tambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.3.717.965.773,00 (3 milyar 717 juta 965 ribu 773 rupiah).

Dengan adanya tambahan pendapatan tersebut, maka rencana belanja yang sudah tertuang dalam dokumen Perubahan KUA/PPAS juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan target pendapatan daerah.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang awalnya berjumlah Rp.2.296.599.627.613,00 (2 triliun 296 milyar 599 juta 627 ribu 613 rupiah) direncanakan berkurang sebesar Rp.(181.332.304.074,88) (181 milyar 332 juta 304 ribu 74 rupiah koma 88 sen) atau menurun sebesar 7,90 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.115.267.323.538,12 (2 triliun 115 milyar 267 juta 323 ribu 538 rupiah 12 sen) dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.225.842.904.098,00 (225 milyar 842 juta 904 ribu 98 rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.(31.888.601.350,88) (31 milyar 888 juta 601 ribu 350 rupiah 88 sen) menjadi sebesar Rp.193.954.302.747,12 (193 milyar 954 juta 302 ribu 747 rupiah 12 sen).

Dana Perimbangan
Dari 3 komponen utama Dana Perimbangan, hanya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang mengalami peningkatan sebesar Rp.11.488.044.000,00 (11 milyar 488 juta 44 ribu rupiah) sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar Rp.(92.221.834.000,00) (92 milyar 221 juta 834 ribu rupiah) dan Rp.(59.177.437.000,00) (59 milyar 177 juta 437 ribu rupiah). Dengan demikian dana perimbangan yang pada APBD Induk ditetapkan sebesar Rp.1.640.814.171.000,00 (1 triliun 640 milyar 814 juta 171 ribu rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.(139.911.227.000,00) (139 milyar 911 juta 227 ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.500.902.944.000,00 (1 triliun 500 milyar 902 juta 944 ribu rupiah)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

“Lain-Lain pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp.429.942.552.515,00 (429 milyar 942 juta 552 ribu 515 rupiah) menurun sebesar Rp(9.532.475.724,00) (9 milyar 532 juta 475 ribu 724 rupiah) menjadi sebesar Rp.420.410.076.791,00 (420 milyar 410 juta 76 ribu 761 rupiah),” katanya.

Belanja Daerah yang ditargetkan pada APBD Induk Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.322.729.524.329,00 (2 triliun 322 milyar 729 juta 524 ribu 329 rupiah) direncanakan berkurang sebesar Rp.(156.885.784.733,13) (156 milyar 885 juta 784 ribu 733 rupiah koma 13 sen) atau menurun sebesar 6,75 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.165.843.739.595,87 (2 triliun 165 milyar 843 juta 739 ribu 595 rupiah koma 87 sen)

“Belanja Tidak Langsung
Plafon Belanja Tidak Langsung pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sebesar Rp1.287.239.422.900,00 (1 triliun 287 milyar 239 juta 422 ribu 900 rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp.24.092.840.432,59 (24 milyar 92 juta 840 ribu 432 rupiah 59 sen) sehingga menjadi sebesar Rp.1.311.332.263.332,59 (1 triliun 311 milyar 332 juta 263 ribu 332 rupiah 59 sen), ” katanya

“Porsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,55 % dari total belanja daerah,” ujarnya.

Adapun rincian Belanja Tidak Langsung tersebut adalah sebagai berikut, Belanja Pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp.(36.438.303.620,41) (36 milyar 438 juta 303 ribu 620 rupiah 41 sen) sehingga menjadi sebesar Rp.814.964.444.875,59 (814 milyar 964 juta 444 ribu 875 rupiah 59 sen).

Belanja Bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sama dengan APBD Induk yakni sebesar Rp.4.767.062.477,00 (4 milyar 767 juta 62 ribu 477 rupiah).

Belanja Hibah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 91.679.746.000,00 (91 milyar 679 juta 746 ribu rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp.719.788.296,00 (719 juta 788 ribu 296 rupiah) menjadi Rp.92.399.534.296,00 (92 milyar 399 juta 534 ribu 296 rupiah) yang disebabkan adanya penambahan belanja hibah kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi tambahan kebutuhan pendanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah), penambahan belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.97.088.296,00 (97 juta 88 ribu 296 rupiah), penyesuaian alokasi Belanja Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bertambah sebesar Rp.358.200.000,00 (358 juta 200 ribu rupiah) dan pengurangan hibah Pendidikan Kesetaraan sebesar (Rp.235.500.000,00) (235 juta 500 ribu rupiah) serta terdapat pula pengurangan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi lainnya sebesar (Rp.1.500.000.000,00) (1 milyar 500 juta rupiah).

Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan bertambah sebesar Rp.600.000.000,- (600 milyar rupiah) yang dialokasikan untuk pembayaran klaim BPJS Non Kuota sehingga pad Perubahan APBD ini, belanja bantuan bertambah menjadi sebesar Rp.1.648.691.000,00 (1 milyar 648 juta 691 ribu rupiah).

Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.10.627.147.000,00 (10 milyar 627 juta 147 ribu rupiah) mengalami penurunan sebesar (Rp.2.603.881.000,00) (2 milyar 603 juta 881 ribu rupiah) menjadi Rp.8.023.266.000,00 (8 milyar 23 juta 266 ribu rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa;
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.327.576.237.700,00 (327 milyar 576 juta 237 ribu 700 rupiah) mengalami penurunan sebesar (Rp.9.425.662.500,00) (9 milyar 425 juta 662 ribu 500 rupiah) menjadi Rp.318.416.331.200,00 (318 milyar 416 juta 331 ribu 200 rupiah).

Penurunan pagu anggaran tersebut disebabkan adanya penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap perubahan target Pendapatan Dana Perimbangan serta penyesuaian terhadap penurunan besaran Dana Desa.

Belanja Tidak Terduga pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.560.000.000,00 (2 milyar 560 juta rupiah), mengalami peningkatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Perubahan ke-4 Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2010 menjadi sebesar Rp.148.578.145.406,00 (148 milyar 578 juta 145 ribu 406 rupiah), namun pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, alokasi Belanja Tidak Terduga direncanakan menjadi sebesar Rp.71.112.933.484,00 (71 milyar 112 juta 575 ribu 200 rupiah) atau meningkat sebesar Rp.68.552.933.484,00 (68 milyar 552 juta 933 ribu 484 rupiah).

“Anggaran tersebut diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19 dan/atau kebutuhan tangggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial lainnya,” katanya.

Pagu anggaran Belanja Langsung pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.854.511.476.263,28 (854 milyar 511 juta 476 ribu 263 rupiah 28 sen) atau berkurang sebesar Rp.(180.978.625.165,72) (180 milyar 978 juta 625 ribu 165 rupiah 72 sen) dari semula sebesar Rp. 1.035.490.101.429,00 ( 1 triliun 35 milyar 490 juta 101 ribu 429 rupiah).

“Secara keseluruhan, porsi belanja langsung terhadap belanja daerah mengalami penurunan menjadi sebesar 39,45 Persen, hal ini disebabkan karena sebagian belanja langsung dipindahkan menjadi belanja tidak langsung yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19,” jelasnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.48.129.896.716,00 (48 milyar 129 juta 896 ribu 716 rupiah) bertambah sebesar Rp.22.446.519.341,75 (22 milyar 446 juta 519 ribu 341 rupiah 75 sen) menjadi Rp.70.576.416.057,75 (70 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen). Penambahan target tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 yang pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 38.350.911.016,00 (38 milyar 350 juta 911 ribu 16 rupiah) dan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penambahan sebesar Rp.22.446.519.341,75 (22 milyar 446 juta 519 ribu 341 rupiah 75 sen) menjadi sebesar Rp. 60.797.430.357,75 (60 milyar 797 juta 430 ribu 357 rupiah 75 sen) berdasarkan hasil audit BPK.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2020 yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur, semula dianggarkan sebesar Rp.22.000.000.000,00 (22 milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (20 milyar rupiah) atau berkurang sebesar (Rp.2.000.000.000,00) (2 milyar rupiah) karena adanya penyesuaian besaran pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun 2020.
Dengan demikian maka pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.50.576.416.057,75 50 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen)

Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi Pendapatan, Belanja serta pembiayaan, dalam Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, menghasilkan struktur Perubahan APBD sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.115.267.323.538,12 (2 triliun 115 milyar 267 juta 323 ribu 538 rupiah koma 12 sen)
Belanja Daerah sebesar Rp.2.165.843.739.595,87 (2 triliun 165 milyar 843 juta 739 ribu 595 rupiah koma 87 sen)
Surplus/Defisit sebesar minus Rp. (50.576.416.057,75) (50 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen)
Pembiayaan Netto Surplus sebesar Rp. 50.576.416.057,75 (50 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen)
SILPA Tahun Berkenaan menjadi nol rupiah

“Terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing Fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya dimana dari 9 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 7 diantaranya yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem Perjuangan dan Fraksi Amanat Nurani Berkarya menyatakan SETUJU terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda, sedangkan 2 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PBB berhalangan hadir,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada pihak DPRD yang telah bekerja keras dalam pembahasan APBD Perubahan tersebut.

“Semoga keputusan yang telah disepakati ini, akan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian kamajuan Daerah da kesejahteraan masyarakat. Betapa indahnya kebersamaan itu, karena jika kita bersama rakyat pun akan tetap bersama kita,” pungkasnya. (Ade/Adv)

“Kerjasama Humas DPRD Lombok Tengah Dengan Media Online Kicknews.today,”

What do you think?

Chief Everything Officer

Written by Sebut Saja Mawar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Tekan angka penularan, Wagub NTB tagih komitmen Bapaslon di Pilkada Serentak 2020

Wabup dan Djohan Bertemu, Bahas Soal Perkembangan Daerah