kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) berencana melakukan pinjaman uang kepada BUMN yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pinjaman tersebut guna membangun sarana prasarana Kantor Bupati dan DPRD yang sempat hancur akibat gempa tahun 2018. Hal ini diungkapkan oleh Plh Sekda Lombok Utara Raden Nurjati, Selasa (23/3).
Menurutnya, pembangunan kantor sendiri merupakan kebutuhan lantaran selama ini pasca bencana gempa bumi aktivitas perkantoran praktis berlokasi di bangunan sementara.
Maka itu, menimbang anggaran daerah yang terbatas ditambah dengan recofusing anggaran membuat keuangan daerah tidak stabil. Opsi berhutang, dirasa merupakan pilihan yang paling tepat terlebih program ini memberikan ruang untuk daerah yang dilanda bencana.
“Memang sudah ada arahan dari pimpinan kita diminta untuk membangun tahun depan. Rencananya kita akan coba ajukan pinjaman karena kita tidak mampu secara APBD karena ada program di Kemenkeu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ungkapnya.
Dijelaskan, tidak hanya perkantoran saja melainkan kawasan pertokoan rencananya juga akan mengitari area kantor. Hal ini sejalan dengan lahan eks pertokoan Tanjong yang belakangan tahun sudah dibebaskan oleh pemda. Para pemilik toko nantinya akan direlokasi ditempat yang baru. Saat ini disebutkan jika daerah tengah menggodok master plan yang baru untuk penyesuaian sebab kebijakan kantor-kantor instansi yang tadinya akan dijadikan satu menjadi area kompleks, justru urung dilaksanakan.
“Pertokoan juga untuk mengakomodir para pedagang karena akan kita tertibkan lahan yang sudah dibebaskan oleh pemda itu. Jadi harus ada kemana mereka dialihkan,” jelasnya.
“Hanya beberapa kantor (kompleks) saja dan akan dikonsepkan lagi terkait master plan-nya. Karena pimpinan meminta supaya ada aktivitas ekonomi yang merata dari ujung tanjung bagian barat sampai dengan ujung gangga jadi kantor kantor yang rusak akan diperbaiki lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Herianto mengatakan rencana ini sejatinya sudah muncul sejak tahun lalu. Namun perihal peminjaman tersebut adalah jangka panjang, maka diperlukan sudut pandang daripada bupati terpilih. Pasalnya, syarat peminjaman itu diperuntukan untuk pembangunan yang memiliki nilai profit dan tidak. Kemudian terhadap system pengembalian sendiri bisa dilakukan ketika ada PAD yang muncul dari pembangunan dengan pinjaman tersebut pun terdapat tambahan DAU dari pusat.
“Kami sejak awal sudah koordinasi PT Sarana Mukti Infrastruktur BUMN dibawah Kemenkeu yang mana dia punya tugas membantu pinjaman ke daerah. Pak bupati kemarin menyinggung itu, saya langsung tindak lanjuti, dan pimpinan ingin dibantu tidak hanya infrastruktur yang bernilai profit,” katanya.
Tetap dilakukannya perbaikan kantor dan tidak jadi di komplek kan, selain ingin menghidupkan perekonomian masyarakat tanjung dan gangga, lanjut Herianto, juga melihat supaya tidak banyak lahan pertanian yang terkikis. Pasalnya, ketika kantor OPD dibuat satu komplek tentu membutuhkan lahan yang tidak sedikit, terlebih sektor pertanian ini merupakan sektor yang tidak terpengaruh di saat gempa maupun pandemi covid-19.
“Nanti kita akan hitung kembali soal berapa pinjaman, bisa jadi ratusan miliar. Cuma harus dilakukan riview terhadap master plan dan DED karena dulu kita konsep sebelum bencana, pak bupati juga sudah meminta dinas PU menghitung kebutuhan,” pungkasnya.(iko)
