in

Pemda Lombok Utara Wacanakan Evaluasi Tenaga Kontrak

Plh Sekda Lombok Utara Raden Nurjati

kicknews.today – Pemerintah daerah (pemda) Lombok Utara akan melakukan evaluasi terhadap ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga kontrak/honorer yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wacana ini terungkap saat rapat koordinasi (rakor) seluruh pimpinan OPD bersama pimpinan daerah, Senin (22/3) di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara Raden Nurjati, evaluasi ini merupakan agenda tahunan. Namun diluar dari itu juga memperhitungkan akibat dampak recofusing anggaran sehingga harus di analisa kembali beban kerja setiap dinas. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat terbatas untuk mengetahui berapa jumlah, estimasi kebutuhan pun kemampuan tiap OPD untuk mengakomodir para tenaga kontrak.

“Nanti kita lanjuti dalam rapat terbatas minggu depan kita mulai lakukan. Kita harus tahu dulu berapa jumlahnya sehingga bisa disesuaikan nanti,” ungkapnya.

Dijelaskan, jika melihat beban kerja oleh instansi saat ini pihaknya mengatakan cukup tinggi demikian pula dengan keberadaan PTT itu sendiri maka sangat wajar dilakukan evaluasi. Terlebih anggaran yang terbatas saat ini menjadi salah satu alasan dilaksanakan evaluasi tersebut. Saat ini sudah ada beberapa dinas yang memberikan data jumlah PTT di instansi namun juga ada beberapa dinas yang belum menyerahkan data serupa.

“Kemungkinan akan ada penambahan dan pengurangan, jadi sekarang ini sudah kita minta data berada di masing masing OPD kemudian minta kebutuhan tapi hanya beberapa dulu,” jelasnya.

“Memang cukup tinggi PTT ini kemudian beban anggaran juga tinggi maka sangat wajar dilakukan evaluasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Utara M. Najib mengatakan jumlah PTT di Lombok Utara tercatat 1.800 orang, jika dilihat dari beban kerja tentu masih belum mampu mem-back up. Pasalnya, sejak mekar dari Lombok Barat tahun 2008 lalu, jumlah ASN yang diberikan untuk KLU sebanyak 2.500 orang. Pemerintah saat itu, menutup kekurangan pegawai dengan merekrut tenaga kontrak. Khusus untuk jumlah ASN sendiri tercatat sekitar 2.700 orang sementara kebutuhan ASN di KLU sekitar 5000 orang.

“Untuk saat ini kita akui masih banyak yang kurang karena jumlah PTT itu hanya sekitar 1.800 orang ditambah dengan jumlah ASN kita. Namun untuk analisa beban kerja itu merupakan ranah daripada Bagian Organisasi,” ucapnya.(iko)

Editor: Redaksi

Laporkan Konten