kicknews.today – Sejumlah sentra produksi padi di Indonesia memasuki masa panen raya padi. Lombok Timur sebagai salah satu penyuplai pasokan beras diharapkan pada masa tanam ini menghasilkan panen yang baik serta padi yang berkualitas.
Hal itu diungkap Sekretaris Daerah M. Juaini Taofik pada ‘Panen Padi Nusantara Satu Juta Hektar’ yang berlangsung di Kelompok Tani Barokah Dusun Kali Wangkok, Sukaraja, Kecamatan Jerowaru. Panen yang baik menurut Sekda, ditandai kualitas gabah yang dibarengi harga yang bagus, sehingga menguntungkan bagi petani.
“Dibuktikan dengan gabah kering yang bagus, harganya juga pas. Kita tidak ingin harga gabah jatuh yang nantinya membuat petani rugi, dan kita juga tidak ingin terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan inflasi,” tutur Sekda pada Kamis (9/3).
Ia mengapresiasi ketahanan sektor pertanian, bahkan di tengah krisis pangan dunia saat ini, sehingga ia optimis daerah dan bangsa ini tidak perlu merasakan krisis seperti dialami negara lain. Ketangguhan sektor pertanian, disebutkan Sekda juga dapat menjadi prospek usaha bergengsi. Ia pun mengajak generasi muda untuk menekuni dunia pertanian.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemda Lombok Timur terhadap pangan berkelanjutan dengan ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 35.436,21 hektar, serta Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 6.092,61 hektar.
Sementara itu Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Nur Saptahidayat yang hadir di lokasi yang sama menyampaikan panen raya ini luar biasa dan patut disyukuri. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif dan menjadi kebanggaan nasional.
“Yang penting adalah semangat dan kekompakan bersama, saya yakin kita dapat menjaga swasembada ini,” katanya.
Kegiatan serupa juga berlangsung serentak di 66 kabupaten/ kota di 10 Provinsi se-Indonesia. Di Lombok Timur Panen Padi Nusantara ini dihadiri pula oleh Kepala Dinas Pertanian NTB, Perum Bulog Lombok Timur, OPD terkait, Forkopimcam, BPS, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat. (cit)
