Lahan diklaim Kemenkes RI, PKBI tuntut keadilan pada Presiden Jokowi

kicknews.today – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesian Planned Parenthood Association (IPPA) bersyukur atas penetapan Dr. dr. R Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Pahlawan Nasional.

Ketua Pengurus Nasional PKBI Ichsan Malik mengatakan Dr. dr. R Soeharto adalah Ketua Pertama PKBI, dokter pribadi Presiden Ir. Soekarno, dan salah satu pendiri Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Menyampaikan syukur dan terima kasih atas ditetapkannya pendiri Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Dr. dr. R Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Pahlawan Nasional bersama empat tokoh bangsa lainnya pada 7 November 2022,” ujar Ichsan melalui rilis tertulis yang diterima, Rabu (9/11).

Tapi, di sisi lain PKBI juga menuntut keadilan. PKBI meminta perhatian pemerintah pusat khususnya Presiden RI Ir H Joko Widodo agar pemerintah RI tidak mengklaim atau mengambil lahan kantor PKBI di Hang Jebat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sejak 1970, PKBI telah menempati lahan seluas 5400 m2 melalui SK Gubernur DKI Jaya Ali Sadikin dengan No.Ad.7/2/34/70 untuk digunakan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan masyarakat dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Nasional.

Melalui Kuasa Hukum Nawawi Bahrudin SH, PKBI mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya terakhir mencari keadilan di atas tanah Hang Jebat yang diklaim atau disertifikatkan secara sepihak oleh Kemenkes RI.

“PKBI akan melaporkan tindakan Kemenkes RI ke makam pahlawan nasional Dr. R Soeharto, dan kepada Presiden RI atas kasus yang kami alami,” jelasnya.

Sejak didirikan pada 23 Desember 1957, PKBI telah berkontribusi memperjuangkan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) bagi perempuan, remaja, warga miskin dan kaum marjinal di Indonesia.

PKBI juga terlibat dalam upaya penurunan stunting dan angka kematian ibu, membidani lahirnya BKKBN, ikut aktif memberikan pelayanan kontrasepsi, dan telah diakui oleh lembaga internasional maupun nasional. Seperti IPPF, WHO, UNICEF, UNFPA, Global Fund, juga BKKBN, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkes RI. Namun semua kontribusi PKBI selama 65 tahun dibalas dengan upaya perampasan tempat operasional PKBI oleh Kemenkes RI.

“Dengan ini kami memohon dukungan Bapak Presiden Jokowi dan kebijakan pemerintah yang adil,” harapnya. (jr)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI