in

KPK RI: 74 persen istri tidak pernah tanya asal uang suami

Uang Rupiah

kicknews.today – Komisi Pemberantas Korupsi menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) di Mataram, Kamis (6/10). Bimtek tersebut digelar untuk pemberdayaan peran serta masyarakat mewujudkan keluarga berintegritas melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi.

Dalam laporan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Brigjen Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Mencegahnya dimulai dari diri sendiri dan keluarga (istri dan anak).

“Berdasarkan hasil survey KPK RI 74 persen istri tidak bertanya sumbernya dari mana jika diberikan sesuatu oleh suaminya,” katanya.

Sehingga untuk keluarga yang menanamkan integritas, nilai kejujuran, keadilan, kepedulian dan kesederhanaan hanya 6 persen. Karena hal itulah Bimtek ini digelar bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, peduli, dan saling mengingatkan serta memberi pemahaman tentang korupsi dan dampaknya.

Ketua KPK RI, Johanis Tanak menyampaikan tujuh indikator pembangunan nasional mulai dari angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu, angka kematian anak, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan angka gini ratio. Tujuh indikator ini merupakan barometer kemajuan program pembangunan daerah.

Ia juga menyampaikan semua elemen masyarakat harus mewujudkan tujuan negara.

 “Kita semua selaku anak negara harus mewujudkan tujuan negara, dengan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi dengan menjunjung tinggi HAM serta melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan harus menjunjung tinggi Integritas,” ungkapnya

Kepala daerah tegasnya, memiliki peran penting dalam upaya tersebut yaitu dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan. Menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional dan yang terakhir mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.

KPK juga memandang korupsi sebagai musuh bersama  yang merupakan masalah bangsa, karena merampas hak rakyat. Sesuai data KPK sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak 1.444 orang tindak pidana korupsi sejak 2019.

Untuk itu KPK memiliki Strategi pemberantasan korupsi yang diawali dengan pembangunan nilai,  selanjutnya perbaikan sistem dan terakhir memberikan sanksi. Strategi tersebut tidak akan berjalan tanpa bantuan masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Ketua KPK mengingatkan kepala daerah yang hadir agar terhindar dari tindak pidana korupsi di daerahnya masing-masing. Hadir sebagai peserta pada Bimtek tersebut ialah Gubernur NTB, Komisi 3 DPR RI, Forkopimda Provinsi NTB, dan peserta Bimtek anti Korupsi yang terdiri dari Bupati dan Walikota beserta istri serta seluruh Kepala OPD Provinsi NTB beserta istri. (cit)

Editor: Awen

Laporkan Konten