kicknews.today – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siap turun gunung dalam menuntaskan masalah lahan di Sirkuit Mandalika Lombok. Datang ke Mataram, Rabu (30/9),Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, mengatakan bahwa Komnas HAM akan menjembatani pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat terkait sengketa lahan di Sirkuit Mandalika.
Langkah ini kata Beka, direkomendasikan Komnas HAM sebagai tindak lanjut dari adanya aduan masyarakat terkait masalah lahan di Surkuit Mandalika.
Laporan yang diterima pihaknya, masyarakat banyak yang melakukan pengaduan ke Komnas HAM. Aduan itu tidak menolak proyek pembangunan Sirkuit Mandalika. Namun, masyarakat menginginkan adanya pemenuhan hak-hak ITDC sesuai tuntutan berdasarkan alas hak lahan yang dimiliki masyarakat setempat.
“Komnas HAM tidak dalam konteks memperlambat proyek strategis nasional tersebut. Kita tetap dalam koridor menjalankan arahan Presiden agar semua proyek strategis nasional harus berlandaskan hak asasi manusia,” kata Beka.
Beka pun menawarkan solusi agar pemerintah dan masyarakat duduk bersama berdiskusi menyelesaikan masalah lahan tersebut. Pihaknya kata Beka, siap menjembatani menyandingkan data pengadu dan pihak ITCD. “Kemudian didiskusikan terkait hak-hak berdasarkan alas hak lahan yang dimiliki warga,” katanya.
Ia pun mendorong penuntasan masalah lahan di Sirkuit Mandalika tanpa menimbulkan ekses.
“Kami siap menjadi kanal pengaduan masyarakat yang akan menjembatani komunikasi dengan pemerintah dan pihak ITDC. Siap turun gunung,” jelas Beka.
“NTB harus berbangga karena modal sosialnya luar biasa, dari pihak pengadu tidak ada yang menolak proyek strategis nasional itu, tapi hak masyarakat harus dituntaskan,” katanya melanjutkan.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda NTB, Muhammad Iqbal menilai, kehadiran Komnas HAM dalam penuntasan masalah lahan di Mandalika sangat penting. Menurutnya Komnas HAM bisa melakukan review terhadap masalah tersebut.
Untuk mendukung hal tersebut, kata Kapolda, pihak kepolisian akan membantu Komnas HAM semaksimal mungkin. Selain itu Kapolda juga meminta agar pihak ITDC dapat bekerjasama dengan baik.
“Sehingga masalah ini bisa cepat diselesaikan. Ini kan proyek strategis nasional. Sirkuit MotoGP Mandalika harus jalan, namun kita harus menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan dan alas hak yang dimiliki warga,” pungkasnya.
Senada dengan itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah bersama unsur Forkompinda dan pihak PT. ITDC menyambut baik kehadiran Komnas HAM.
Kehadiran Komnas HAM kata Bang Zul, akan membantu menuntaskan masalah sengketa lahan agar tidak menimbulkan kegaduhan. “Hal ini sesuai pesan dari Presiden, agar masalah selesai tapi tidak ada kegaduhan,” ungkapnya.
Untuk itu kata Gubernur, kita minta Komnas HAM menjadi kanal, sehingga aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat segera diselesaikan secara bersama-sama.
“Komnas HAM kita minta fokus menyelesaikan sengketa lahan Mandalika di NTB hingga tuntas,” tutupnya.(Vik)
