kicknews.today – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Bali-Nusra mengirim surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bentuk kekecewaan.
Disahkannya UU Omnibuslaw diduga keras karena sikap bapak Joko Widodo yang tidak mengakomodir suara rakyat yang menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja.
Ketua BEM Universitas Mataram, Irwan mengatakan, surat terbuka itu dilayangkan sebagai bentuk protes kepada Presiden. “Kami kecewa Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan UU cipta kerja di malam hari,” kata Irwan, Selasa (3/11) siang tadi saat ditemui di Kantor Pos Mataram.
Selain itu jelas Irwan, masyarakat Nusa Tenggara Barat menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas telah disahkannya UU Omnibuslaw yang di dalamnya terdapat UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).
“Karena kegiatan perpolitikan di malam hari perlu kita curigai. Semoga surat ini sampai di tangan Presiden,” tandasnya.
Adapun isi surat yang dikirim ke Presiden Jokowi, ulasannya sebagai berikut:
“Pak Presiden, emosi masyarakat semakin hari semakin memuncak atas disahkannya UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja. Gelombang dari organisasi-organisasi masyarakat, mahasiswa, buruh dan tani pun terus turun kejalan bergerak atas dasar yang sama yaitu mengharapkan sebuah kebijakan bapak sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mencabut UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja.
Hari ini ketika rakyat yang turun ke jalan tidak diindahkan suaranya oleh Bapak, itu membuat kepercayaan rakyat kepada kabinet yang di pimpin oleh Bapak Presiden menjadi turun dan sudah banyak pula narasi-narasi mosi tidak percaya terhadap DPR dan Presiden yang terus digaungkan oleh masyarakat baik di media sosial atau secara langsung.
Apakah dari sekian banyak gerakan akhir-akhir ini hati Bapak tidak terketuk untuk mengkaji kembali isi dari UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja tersebut?
Narasi yang disampaikan oleh Bapak selaku Presiden beberapa hari yang lalu di pidato Presiden hanya membawa sakit hati kepada masyarakat yang terdampak oleh pengesahan Undang-Undang tersebut. Sudah jelas jika mahasiswa, buruh, petani dan rakyat miskin kota turun kejalan menyuarakan aspirasinya melalui aksi ataupun demonstrasi, itu artinya apa yang ada di UU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja yang telah di sahkan oleh Presiden tidak diterima oleh pihak-pihak tersebut.
Apakah Bapak masih ingin memaksakan UU tersebut terus di jalankan tanpa memperhatikan suara atau aspirasi dari rakyat yang memilih bapak?
Bapak dan kabinet bapak disumpah untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia bukan malah untuk memperjuangkan kesejahteraan para pengusaha-pengusaha besar apalagi yang berbasis perusahaan asing!
Pak Presiden yang masih kami hormati sebagai presiden Negara Indonesia, sebaik apapun narasi UU Cipta Lapangan Kerja versi pemerintah dan penguasa, apa artinya jika hal tersebut mendapat penolakan hampir di seluruh daerah di Indonesia, prosesnya yang tidak transparan kepada rakyat pun menjadi masalah utama di dalam UU Cipta Lapangan Kerja tersebut dan prosesnya yang terkesan tergesa-gesa harus kembali ditinjau oleh Bapak Presiden kembali. Karena Undang-Undang tersebut sangat menentukan nasib buruh, petani dan rakyat miskin kota di masa yang akan datang.
Perlu Bapak ketahui sebagai Presiden Negara Indonesia bahwa saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi dengan Bapak telah menandatangani UU Cipta Lapangan Kerja ditengah malam tanpa diketahui masyarakat, padahal UU tersebut terjadi gejolak yang luar biasa di seluruh penjuru negara ini yang sebenarnya Bapak harus menenangkannya dengan segala permintaannya guna untuk kepentingan nasib warga negara Bapak. Jangan sampai krisis ini berkepanjangan dan melebar sampai ke ranah krisis sosial dan krisis politik.
Jangan sampai kepercayaan kami masyarakat akan luntur dengan tindakan Bapak yang telah melukai hati kami para buruh, petani, rakyat miskin kota dan mahasiswa. Tunjukanlah kepada kami kalau Bapak mencalonkan diri sebagai Presiden hanya untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan golongan yang hanya ingin merusak alam Indonesia.
Maka dari itu kami mahasiswa dan seluruh elemen Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap kepada Bapak Presiden Ir. Joko Widodo agar memperhatikan hak-hak Rakyat Indonesia sesuai dalam sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan hal itu Presiden dipilih rakyat dan harus kembali kepada rakyat”.(Vik)
