kicknews.today – Setelah dua Menterinya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan tersangka atas kasus dugaan suap, Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melakukan reshuffle kabinet pada akhir Desember 2020 ini.
“Menurut saya, sangat mungkin terjadi reshuffle pada Rabu Pon tanggal 23 Desember nanti,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Jakarta, Jumat (11/12).
Menurut dia, pada bulan ini terdapat dua tanggal yang baik berdasarkan penanggalan Jawa, yaitu 23 dan 30 Desember 2020.
“Tanggal 23 Desember jatuhnya Rabu Pon, neptunya 14 Lakuning Rembulan atau berikutnya 30 Desember Rabu Kliwon, neptunya 15 lakuning Srengenge (Matahari). Semua sama bagusnya,” papar Jazilul dinukil dari tribun.
“Hemat saya, Rabu Pon bagus, lebih adem ayem. Namun, itu mutlak kewenangan Presiden kapan hari yang tepat dan pengganti yang tepat pula,” sambungnya.
Menguatnya isu reshuffle muncul setelah KPK menetapkan tersangka Edhy Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Juliari Peter Batubara yang menjabat Menteri Sosial.
Risma jadi Menteri Sosial
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan soal adanya kabar dirinya mendapat tawaran jabatan Menteri Sosial (Mensos) dari Presiden Joko Widodo, dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait hal itu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Nanti kita lihat, saya ikut bu Mega saja,” kata Wali Kota Risma saat ditemui wartawan di rumah dinasnya Jalan Sedap Malam, Surabaya, Senin (14/12).
Meski demikian, lanjut dia, hingga saat ini dirinya belum mendapat tawaran dari siapapun termasuk Presiden Jokowi terkait hal itu.
Saat ditanya apakah sudah ada komunikasi terkait hal itu, Risma mengatakan belum ada karena saat ini tahapan Pilkada Surabaya 2020 masih belum selesai.
Begitu juga saat ditanya jika ada tawaran jabatan Mensos, Risma mengatakan akan melakukan shalat Istikharah dulu untuk memohon petunjuk Allah.
“Nanti dilihat dulu, istikharah bisa apa tidak?. Nanti iya iya,tapi ternyata tidak bisa gimana,” ujarnya.
Mengenai kapasitas yang dimiliki Risma sebagai wali kota berprestasi dinilai cukup mampu mengisi jabatan Mensos, Risma mengatakan tidak boleh sombong dan takabur.
“Yang bisa mengukur saya, ya, saya sendiri bukan orang lain,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng sebelumnya mengatakan pihaknya memperoleh kabar bahwa Risma mendapat tawaran menjadi Mensos menggantikan Juliari P Batubara yang tersangkut kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19.
“Saya dapat kabar, jika nantinya Ibu Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo, menjadi Mensos di Kabinet Indonesia Maju,” katanya.
Yusuf semakin yakin jika kinerja Wali Kota Risma cukup bagus. Terlebih lagi, kata dia, Risma sudah mengubah wajah Surabaya, bahkan sudah dunia.
“Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu. Ini menunjukkan, kalau Surabaya itu kota mendunia,” katanya.
Sandiaga Uno Tolak jadi Menteri
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno juga digadang-gadang menjadi salah satu nama potensial untuk menggantikan posisi Edhy Prabowo yang mengundurkan diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah tersangkut kasus lobster.
Menanggapi ini, Juru Bicara Sandiaga Uno Kawendra Lukistian angkat bicara terkait hal tersebut. Dia sendiri tidak mengiyakan dan juga tidak menampik adanya wacana Sandiaga Uno sebagai menteri.
“Sebelumnya sudah sempat enam kali ditawari kursi menteri, tapi beliau belum berkenan. Hingga waktu itu belum berkenan,” kata Kawendra dikutip dari berita CNBC Indonesia yang diterbitkan, Rabu (2/12).
Kawendra mengatakan, pendapat masyarakat yang menyebut Sandiaga Uno pantas untuk menduduki posisi tersebut adalah hal yang sah. Namun, saat ini eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu fokus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
“Setahu saya beliau lagi fokus dan sangat bersemangat sekali mendorong para pelaku UMKM melalui OKOCE, agar berbagai produknya bisa naik level,” katanya.
Terlepas dari itu, Kawendra tidak menutup kemungkinan Sandiaga bisa menggantikan posisi Edhy Prabowo. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan, hal itu akan tetap bergantung pada Sandiaga Uno sendiri.
“Apapun keputusannya InsyaAllah itu yang terbaik untuk yang dia ikhtiarkan dan untuk rakyat Indonesia. Baik di luar ataupun di dalam pemerintahan, semua sama-sama mulia, asalkan orientasinya kebermanfaatan,” katanya. (red-ant)
