in

Diduga ada Mafia Darah, Dikes Lombok Tengah didemo

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB melakukan aksi demo di Kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah (Loteng) terkait adanya dugaan korupsi di Unit Transfusi Darah (UTD) (18/10/2021).

kicknews.today – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB melakukan aksi demo di Kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah (Loteng), terkait adanya dugaan korupsi di Unit Transfusi Darah (UTD) yang dilakukan oleh oknum pegawai setempat, Senin (18/10).

“Telah terjadi mafia kemanusiaan, namun sampai saat ini belum dituntaskan oleh Dikes Loteng,” ujar Koordum, Lalu Iqra, dalam orasinya.

Pihaknya menduga, bahwa UTD telah dijadikan sebagai tempat jual beli darah, karena anggaran yang digelontorkan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan UTD tersebut cukup besar. Selain itu, apabila masyarakat membutuhkan darah, mereka diminta untuk membawa pendonor.

“Jagan jadikan UTD untuk memperoleh keuntungan. Warga telah dicover oleh BPJS, kanapa mereka bisa beli darah? ” katanya.

“Kami minta supaya Kepala Dikes Loteng untuk memberhentikan oknum yang telah menzolimi masyarakat tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dikes Loteng, dr Muzakir Langkir, mengatakan bahwa apa yang dipersoalkan ini merupakan ranah dari UTD, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Sedangkan terkait dengan somasi yang menjadi tuntutan tersebut, akan disampaikan kepada Bupati Loteng.

“Saya akan sampaikan kepada Bupati Loteng apa yang menjadi tuntutan dalam somasi ini,” katanya.

Plh Kepala UTD Praya, Moh Munzir, dihadapan masa aksi mengatakan bahwa apa yang menjadi somasi dalam surat yang disampaikan itu tidak bisa dijawab semuanya. Namun, untuk poin 11 bahwa harus membawa pendonor itu dirinya bisa memberikan jawaban.

“Tidak selalu pasien yang membutuhkan darah harus membawa pendonor,” katanya.

Dijelaskan, bahwa pasien harus membawa pendonor itu ketika membutuhkan darah untuk penambahan trambosit, karena batas darah penambah trombosit itu empat hari. Begitu juga dengan kasus bayi yang membutuhkan darah, mereka harus membawa pendonor karena bayi membutuhkan darah segar.

“Adakalanya membawa pendonor dari keluarga. Tidak semua pasien yang membutuhkan darah harus membawa pendonor. Kemarin kami gelar donor darah dan mendapatkan 130 kantong darah, dan itu harus dicek dan kelola, tidak mesti darah yang didapat itu bisa diberikan kepada pasein,” pungkasnya.

Setelah selesai mendengarkan penjelasan pihak Dikes, masa aksi melanjutkan aksi di Kantor Kejaksaan Negeri Loteng untuk mendesak pihak kejaksaan menuntaskan kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan masyarakat, seperti halnya kasus UTD dan program seribu sapi serta kasus lainnya.

“Kami minta Kejaksaan menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan masyarakat,” punkasnya. (ade)

Editor: Annisa

Laporkan Konten