in

DAU Lombok Utara akan Direfocusing untuk Covid-19

Kepela BPKAD KLU Sahabudin

kicknews.today – Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara akan direfocusing lagi. Tidak hanya pada kabupaten termuda di NTB ini, melainkan kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KLU Sahanudin, Senin (10/2).

Menurutnya, total ada 4 persen DAU yang akan dipotong dan 8 persen untuk penanganan covid.

Dengan adanya pemotongan itu, mau tidak mau daerah harus mulai menyisir anggaran untuk alokasinya. Terlebih target yang diberikan oleh pusat pun tak memiliki banyak waktu.

“Yang dikurangi atau ditarik 4 persen dan direalokasi 8 persen tetap akan diberikan namun dipotong dari total DAU. Kita diberi waktu 3 bulan bisa bertahap,” ungkapnya.

Dijelaskan, pemotongan DAU ini sudah segera disampaikan kepada pimpinan OPD yang ada di Lombok Utara. Dalam waktu dekat diketahui untuk segera mengidentifikasi mana-mana program yang bersumber dari DAU yang dirasa tidak efektif untuk direalokasi. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan refocusing masih belum juga selesai tentu pusat akan memberikan sanksi kepada daerah tersebut.

“Sanksinya mungkin sama seperti sebelumnya yaitu penundaan pengiriman anggaran DAU,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Utara Heriyanto membenarkan kaitan pemotongan DAU ini. Pihaknya menyebut munculnya Instruksi Kemendagri Nomor 3 tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Kemenkeu Nomor 2 tahun 2021. Di mana tercatat ada 4 persen total DAU yang dipotong dari jumlah Rp 386 miliar yang akan diterima pemda. Demikian 8 persen lain direalokasi guna memenuhi kebutuhan usaha mikro untuk mengatasi dampak ekonomi daripada pandemi.

“Jadi kira-kira yang akan dipotong dan digeser itu kebutuhan kita sekitar Rp 45 miliar lah. Berkaca tahun sebelumnya kita dipotong 10 persen tapi sekarang hanya 4 persen,” katanya.

Namun yang menjadi kekhawatiran lantaran dari total DAU Rp 386 miliar tersebut mayoritasnya atau Rp 270 miliar merupakan belanja pegawai. Sementara Rp 80 miliar lagi terbagi pada 30 OPD untuk operasional sehingga pihaknya masih menelaah mana yang akan dilakukan pemotongan untuk memenuhi tuntutan pusat tersebut. Kendati begitu, pihaknya di TAPD akan bekerja maksimal dan dalam beberapa hari akan menyisir anggaran tersebut.

“Iya mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Apalagi kasus covid kita sendiri kini meningkat, kalau harapan saya tidak perlu satgas covid (pengelolaan anggaran) yang kelola kembalikan saja ke BTT karena ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi,” pungkasnya.(iko)

Editor: Redaksi

Laporkan Konten