in

Bupati Djohan minta Gubernur NTB putuskan kontrak dengan PT. GTI

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu

kicknews.today – Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu akhirnya menanggapi persoalan adendum PT Gili Trawangan Indah (GTI). Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mendengarkan tuntutan masyarakat. Pasalnya, GTI sudah terlalu lama menguasai lahan di sana dan tidak kunjung ada hasilnya.

Ini diungkap Djohan di ruang kerjanya, Senin (26/7). Menurutnya, masyarakat sudah lama menempati lahan tersebut dan mendirikan sejumlah usaha.

Otomatis hal ini menjadi sumber kehidupan masyarakat di sana, sehingga ketika kontrak GTI diperpanjang maka yang akan menjadi korban justru masyarakat.

Djohan mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah beberapa waktu yang lalu.

“Saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur dan saya bilang, lebih baik kontraknya itu diputus saja,” ungkapnya.

Dijelaskan, selama GTI menguasai lahan tersebut, nyaris tidak ada kontribusi yang diperoleh pemerintah daerah. Terlebih pada massa pandemi, banyak warga dan pengusaha yang tengah kesusahan. Sehingga, ketika Pemprov NTB bekerjasama dengan masyarakat untuk diberi kesempatan hal itu dirasa menjadi opsi yang lebih baik.

“Kita berikan kesempatan pada masyarakat. Terlebih dalam situasi pandemi covid ini. Sudah tidak usah diperpanjang lagi penguasaan lahan itu, tidak ada gunanya,” jelasnya.

“Karena mereka secara intens sudah berada di lahan itu yang memang usahanya sudah ada di situ,” imbuhnya.

Diketahui, belakangan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, kebijakan adendum untuk mencari jalan terbaik agar tidak merugikan semua pihak. Pihaknya menyakinkan masyarakat di Gili Trawangan, masyarakat tidak akan pernah dirugikan lantaran Pemprov NTB menandatangani kesepakatan adendum dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menurutnya, kalau pemerintah memutuskan kontrak dengan PT GTI dan pihak GTI tidak menuntut lagi maka semua akan selesai. Namun jika pihak GTI keberatan maka masalahnya akan panjang dan berlarut-larut. Tetapi ini negara hukum, datang dengan dua opsi memilih adendum atau putus kontrak. (iko)

Editor: Dani

Laporkan Konten