in

Bupati dan Wabup Lombok Utara akan ubah Paradigma ‘kerja gugurkan kewajiban’

Bupati Djohan didampingi Wabup dan Plt Sekda saat memaparkan program 100 hari kerja

kicknews.today – Usai resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara pada 26 Februari, H. Djohan Sjamsu dan wakilnya Danny Karter Febrianto langsung tancap gas. Dalam konferensi pers perdana, Selasa (2/3) terungkap pihaknya sudah menyiapkan 5 program unggulan untuk 100 hari kerja nanti.

Diungkapkan H. Djohan Sjamsu, yang pertama ada memarak (menyampaikan). Ini adalah ruang guna menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun dalam jaringan (daring). Sasarannya semua lapisan masyarakat Lombok Utara. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan setiap hari Jumat bertempat di Kantor Desa, Camat, hingga rumah rumah ibadah.

“Kita akan laksanakan program 100 hari kerja pertama dibantu OPD ini kita lakukan bagaimanapun untuk percepatan proses pembangunan daerah,” ungkapnya.

Dijelaskan, yang kedua ada program Emergency Call Center (ECC), menyangkut aspek kesehatan hingga kedaruratan. Artinya masyarakat dapat menghubungi pihak terkait jika menghadapi kondisi serupa. Tentu ini dibutuhkan koordinasi yang intens antara Dinas Kesehatan, RSUD, BPBD, Satpol PP, Damkar, hingga Puskesmas. Kemudian perihal pelayanan pun juga masuk didalam program 100 hari kerja pertama tersebut.

“Menghadirkan pelayanan publik yang prima untuk mengubah paradigma pelayanan publik yang kaku dan sekedar menggugurkan kewajiban menjadi pelayanan yang ramah, cepat, terukur, serta berorientasi pada kepuasan publik,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter melanjutkan mengenai program keempat yaitu berjudul meriri (memperbaiki). Strategi prioritas program aspek pembangunan mengarah pada crowded persoalan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG). Tim teknis akan dibentuk untuk memvalidasi setiap persoalan pun adanya data anomali di lapangan.

“Dalam melakukan ini kami perlu kehati-hatian. Maka itu sebelum tim teknis yang terdiri dari Polri,TNI, BPBD, Kades dan Kadus bekerja pada minggu-minggu ini, SK susulan itu belum bisa dibagikan. Kita hanya menunda sifatnya untuk memastikan saja,” bebernya.

“Ini dilakukan supaya kami tidak mau ada konsekuensi hukum yang menjerat pelaku seperti aplikator atau pokmas dikemudian hari. Nanti setelah proses validasi misalnya sudah 100 SK itu sudah bisa dibagikan kembali tanpa harus menunggu proses keseluruhan selesai,” imbuhnya.

Yang tak kalah penting, lanjut Danny, yaitu program kelima dengan judul Pariwisata KLU Bangkit. Pihaknya menyadari jika kondisi covid-19 praktis melumpuhkan sendi pariwisata pun ekonomi daerah. Namun demikian hal itu tidak lantas membuat pemda tak bisa melakukan apapun. Situasi ini akan dimanfaatkan dengan pembentukan forum bersama yang mayoritas merupakan pelaku wisata dengan harapan memikirkan bersama apa yang mesti dilakukan usai covid-19 nanti sudah usai.

“Kita siapkan untuk kebangkitan pariwisata. Entah merevitalisasi akses jalan, branding desa wisata, dan objek-objek wisata prioritas lainnya. Sehingga setelag covid ini berlalu pariwisata kita sudah bisa melesat maju,” pungkasnya.(iko)

Editor: Redaksi

Laporkan Konten