kicknews.today – Sebanyak tiga orang ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Babussalam, Lombok Barat, menolak pembuatan baju panitia pemungutan suara.
Penolakan tersebut diduga kuat karena dana pembuatan baju menjadi bisnis pribadi lima anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Babussalam.
Ketua KPPS 11 Dusun Bilekedit Barat Babussalam, Diza Apriza, mengatakan pihaknya menolak pembuatan baju KPPS. Dikarenakan dana pembuatan baju bersumber dari dana tambahan APBDes sebesar Rp20 juta.
“Saya jelas menolak, karena kami bekerja paruh hari tapi hanya menerima Rp300 ribu untuk ketua dan Rp275 untuk anggota,” kata Diza, Selasa (15/6).
Menurutnya, pembuatan baju KPPS merupakan agenda tambahan dari PPS Desa Babussalam. Pasalnya, anggaran pembuatan baju tidak termasuk dalam RAB Pilkades.
Ia pun menyarankan agar anggaran KPPS tambahan yang bersumber dari APBDes bisa dialihkan ke penambahan dana pembuatan TPS pada pemilihan Kades tanggal 12 Juli 2021 mendatang.
“Karena waktu bimbingan teknis (Bimtek) KPPS, PPS ini tidak mencantumkan anggaran pembuatan baju. Tapi sekarang malah ada anggarannya. Kita pertanyakan, jangan-jangan ini ada permainan PPS,” kata Diza.
Sebelumnya, Diza telah meminta penjelasan kepada Ketua PPS untuk mempertimbangkan pembuatan baju, karena anggarannya bukan bersumber dari dana Pilkades.
Terpisah, Sekretaris Desa Babussalam, Muksin, membenarkan adanya dana tambahan Pilkades yang bersumber dari dana APBDes.
Ia mengaku, PPS Pilkades Desa Babussalam telah mengajukan pinjaman anggaran Pilkades ke pihak Desa sebesar Rp40 juta.
“Tapi kita baru cairkan Rp20 juta. Anggaran itu kan memang diperuntukkan untuk Pilkades,” kata dia beberapa waktu lalu.
Belum lama ini, Ketua PPS Desa Babussalam inisial Z mengaku pembuatan baju telah disepakati semua ketua KPPS di 26 TPS.
Anggaran pembuatan baju kata dia telah masuk di RAB Pilkades dan telah diajukan ke Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
“Pembuatan baju ini sudah masuk RAB Pilkades. Jadi silahkan saja kalau menolak pembuatan baju,” kata dia usai ditemui di Kantor Desa Babussalam belum lama ini.
Untuk diketahui, pembuatan baju KPPS tersebut ditolak tiga Ketua; dari KPPS 11 dan KPPS 12 di Dusun Bilekedit Barat, dan KPPS 13 di Dusun Bilekedit Utara, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. (vik)
