kicknews.today – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melakukan lelang jabatan untuk posisi Administrator dilingkung pemprov NTB. Hingga penutupan pendaftaran pada 9 November 2025, tercatat sebanyak 416 ASN mendaftar guna memperebutkan 50 jabatan lowong eselon 3 yang ditawarkan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan proses verifikasi berkas, dua peserta dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi karena terlambat menyerahkan dokumen. Dengan demikian, sebanyak 414 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.
“Para peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi akan mengikuti tahapan pemetaan potensi dan kompetensi terhitung Senin hingga Kamis, 10–13 November 2025,” jelas Yusron melalui keterangan resminya.
Menurut Yusron, tahapan pemetaan potensi dan kompetensi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa proses lelang jabatan NTB berjalan secara transparan, objektif, dan berbasis merit system.
“Pemetaan potensi dan kompetensi calon pejabat eselon 3 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem promosi dan mutasi yang baik, berdasarkan potensi dan talenta dari masing-masing kandidat,” ujarnya.
Ia menegaskan, seleksi ASN di NTB bukan semata soal pengalaman atau jabatan sebelumnya, melainkan juga menilai kapasitas, integritas, dan inovasi calon pejabat dalam mendukung kinerja birokrasi yang modern dan adaptif terhadap perubahan.
Dalam proses ini, Pemprov NTB menegaskan bahwa pelaksanaan beauty contest jabatan administrator dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan pemerintah pusat. Setiap tahapan, mulai dari verifikasi berkas, pemetaan kompetensi, hingga uji presentasi dan wawancara, dilaksanakan secara profesional dengan melibatkan tim penilai independen dan asesor kompetensi.
Yusron menambahkan bahwa pemetaan potensi dan talenta ASN bukanlah pekerjaan instan, melainkan proses yang memerlukan ketelitian dan waktu yang cukup.
“Proses pemetaan potensi dan talenta peserta baru saja dimulai karena pemerintah ingin membangun sistem yang baik, perlu waktu mempersiapkannya supaya tetap dalam koridor ketentuan pemerintah pusat dan sesuai kebutuhan Pemprov,” pungkasnya. (wii)
