kicknews.today – Realisasi investasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga triwulan II tahun 2025 tercatat baru mencapai Rp451,9 miliar atau 36,15 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp1,2 triliun. Capaian tersebut dinilai masih jauh dari target, sementara waktu tersisa hanya beberapa bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) KLU, Evi Winarni menjelaskan bahwa lambannya realisasi investasi dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah dominasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tidak wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
“Di KLU memang tidak terdapat perbaikan atau pengembangan signifikan terhadap investasi yang ada. Artinya, pengembangan bangunan, alat mesin, atau penambahan modal itu tidak dilakukan,” ujarnya, Selasa (23/09/2025).
Selain itu, perusahaan besar yang ada di KLU dinilai belum banyak melakukan penambahan modal maupun pembangunan baru. Sementara itu, PMPTSP KLU hanya berwenang mencatat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bawah Rp5 miliar, sedangkan data Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi besar lainnya masih menunggu laporan dari provinsi yang biasanya diterima pada akhir semester II.
Evi juga menyoroti hambatan di sektor pariwisata, terutama di kawasan Gili. Menurutnya, penundaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di tingkat pusat membuat investor tidak bisa mengembangkan usaha.
“Bagaimana mereka mau mengembangkan investasinya, ketika pengembangan atau bangun baru harus di-KKPR dari pusat? Sementara KKPR itu di-holding di tingkat pemerintah pusat,” bebernya.
Meski pariwisata menjadi sektor dominan di KLU, kontribusi terbesar investasi secara nasional justru datang dari sektor pertambangan, yang pencatatannya bukan kewenangan daerah. Secara nasional, target investasi KLU ditetapkan Rp1,8 triliun, sementara target RPJMD daerah sebesar Rp1,2 triliun. Hingga kuartal kedua, realisasi nasional baru mencapai 25,11 persen.
“Kalau target RPJMD bisa tercapai. Tetapi kalau target nasional, kami juga belum tahu. Karena secara nasional, yang diakumulasi itu adalah target Rp61 triliun dan yang terbesar memang dari sektor pertambangan,” tutup Evi. (gii)
