kicknews.today – Hingga triwulan ketiga tahun 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tercatat mencapai 47,04 persen. Angka ini menunjukkan progres penyerapan yang masih perlu digenjot menjelang akhir tahun, terutama pada sejumlah perangkat daerah dengan kegiatan fisik yang baru berjalan di tahap awal.
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran dan efisiensi belanja yang dilakukan pada pertengahan tahun.
“Kemarin ada pergeseran anggaran, misalnya dari belanja perjalanan dinas, ATK, dan kegiatan seremonial yang digeser ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pergeseran ini otomatis membuat pencairan mundur, sehingga eksekusi di lapangan juga terlambat,” jelas Wahid, Kamis (09/10/2025).
Berdasarkan data BKAD, dari total realisasi 47,04 persen tersebut, terdapat variasi capaian antar-OPD. Beberapa instansi mencatatkan penyerapan cukup tinggi, seperti Dinas Perhubungan mencapai 80,65 persen, Dinas Sosial mencapai 75,97persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencapai 75,33 persen, Kesbangpol mencapai 75,91 persen, Sekretariat DPRD mencapai 73,86 persen, Damkar mencapai 73,36 persen dan Bappenda mencapai 74,83 persen.
Sementara, beberapa OPD yang realisasinya masih tergolong rendah antara lain Dinas Kesehatan sebesar 39,86 persen, Dinas Pariwisata sebesar 38,30 persen, BKAD sebesar 41,09 persen dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikbudpora) sebesar 48,07 persen.
“Yang rendah ini rata-rata di proyek fisik, seperti di Dikpora, Dinas Kesehatan, dan PUPR. Sekarang rata-rata masih di termin kedua. Kalau sudah masuk termin ketiga dan keempat, biasanya serapan akan melonjak,” katanya.
Ia menegaskan, secara umum proses serapan anggaran tahun ini masih berada pada jalur aman. Pihaknya optimistis, menjelang akhir tahun realisasi APBD akan meningkat signifikan, terutama setelah seluruh proyek fisik rampung dan pembayaran termin lanjutan dilakukan.
“Kalau bulan ini saja, seharusnya posisi sudah bisa menembus 70 persen. Hanya saja, karena ada dua kali pergeseran dan efisiensi, eksekusi di lapangan jadi mundur,” ungkapnya.
Wahid juga menjelaskan bahwa tingkat serapan anggaran menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah pusat dalam menilai kinerja fiskal daerah, termasuk potensi pemberian insentif fiskal bagi daerah dengan realisasi tinggi.
“Tahun lalu kita sempat mendapat insentif fiskal dari pusat karena realisasi tinggi dan juga program pengentasan kemiskinan. Tapi untuk tahun ini, belum ada pengumuman resmi, biasanya diumumkan di akhir tahun,” jelasnya.
Ia berharap seluruh OPD di Lombok Utara dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan dan memperkuat koordinasi agar capaian realisasi bisa terus meningkat menjelang penutupan tahun anggaran.
“Kami imbau teman-teman OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, terutama proyek fisik. Kalau sudah jalan semua, realisasi akan ikut naik, dan dampaknya tentu juga terasa bagi perputaran ekonomi daerah,” tutupnya. (gii)
