kicknews.today – Ratusan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum menerima gaji.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Sahabudin menjelaskan bahwa pencairan belum bisa dilakukan karena para tenaga kontrak belum menandatangani perjanjian kerja tahun ini.
“Anggarannya sudah ada, sudah kita siapkan seperti tahun kemarin. Tapi pencairannya tetap harus menunggu mereka menandatangani kontrak kerja. Masa kerjanya ada sekian bulan, dan itu harus dipenuhi dulu,” ujar Tri Dharma, Jumat (31/01/2025).
Ia menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pencairan dana. Pemerintah daerah hanya menunggu proses administrasi selesai sebelum dana bisa disalurkan kepada tenaga kontrak.
“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya tinggal menunggu saja. Saya kira teman-teman sudah siap,” tambahnya.
Meski anggaran untuk tenaga kontrak sudah tersedia, Pemkab KLU tetap harus mengantisipasi kemungkinan rekofusing anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kemungkinan bisa terjadi rekofusing, karena ini kebijakan pemerintah pusat yang harus kita jalankan. Ada beberapa dana transfer yang kemungkinan dikurangi secara keseluruhan, dan otomatis daerah juga harus menyesuaikan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika rekofusing benar-benar dilakukan, Pemkab akan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan program atau belanja mana yang harus dikurangi.
“Tindak lanjutnya tentu harus kita bahas bersama TAPD. Item mana saja yang harus kita kurangi akan disesuaikan dengan visi dan misi bupati terpilih, karena itu merupakan prioritas yang harus kita laksanakan,” tutupnya. (gii)
