kicknews.today – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna terkait penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, ST., M.Eng menghadiri rapat paripurna DPRD KLU dalam rangka penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2023,bertempat di Ruang Sidang DPRD, Rabu(19/6/2024).
Dalam paparannya Wakil Bupati (Wabup) KLU Danny Karter Febrianto Ridawan mengatakan sebagai wujud komitmen pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda) bersama eksekutif dan legislatif telah sepakat untuk melakukan percepatan penyampaian dan pembahasan laporan batas akhir.
“Setelah melalui proses audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang disampaikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada bulan Maret lalu dengan opini wajar tanpa pengecualian,” terangnya.
Dilanjut Danny, berkat diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pemerintah daerah KLU mendapatkan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke 10 secara berturut-turut.
“Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras antara eksekutif dan legislatif yang terjalin secara harmonis dalam membangun daerah Tioq Tataq Tunaq. Hal ini juga yang menjadi penyemangat agar terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPD,” kata Danny.
Danny juga membeberkan cara Pemda KLU mempertahankan Opini WTP antara lain memaksimalkan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan secara online dan integrasi antara sistem SIPD dengan sistem keuangan Pemda untuk meyakini seluruh transaksi keuangan mulai dari SKPD sampai dengan pemerintah pusat.
“Sementara untuk kas kas yang tidak melalui rekening kas daerah seperti 192 sekolah penerima dana BOS dan 10 BLUD ini dalam pengelolaan keuangannya secara online dan terintegrasi dengan badan keuangan serta aset daerah sebagai konsolidator keuangan Pemda,” katanya.
Kemudian realisasi anggaran APBD di tahun 2023 yang meliputi pendapatan asli daerah dengan anggaran sebesar 213 M mampu melampaui target sebesar 226 M atau sekitar 106,55 perse. Sedangkan untuk pendapatan transfer dengan anggaran sebesar 838 M terealisasi sebesar 809 M atau telah tercapai sebesar 96,55 persen.
“Untuk pendapatan daerah yang sah dengan anggaran 3 M mampu terealisasi sebesar 2 M atau dengan capaian sebesar 73,71 persen,” papar Danny.
Sedangkan untuk silpa APBD tahun 2023 s besar 24 miliar 529 juta dengan rincian silpa APBD di rekening kas umum daerah sebesar 21 M lebih, silpa di BLUD RSUD sebesar 443 juta lebih, dana BOS sebesar 13 juta lebih, BLUD Puskesmas di 8 Kecamatan sebesar 2 M dan BLUD Persampahan sebesar 157 juta lebih.
“Dengan gambaran neraca keuangan mengenai aset kewajiban dan ekuitas KLU per 31 Desember 2023 adalah sebesar 2 Triliun,” terang Danny.
Dipaparkan Danny, aset atau kekayaan Pemda KLU naik sebanyak 230 M di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Kenaikan aset Pemda terdapat pada aset lancar naik sebesar 88,20 persen.
Kemudian investasi jangka panjang naik sebesar 16,53 persen, aset tetap naik sebesar 8,11 persen, aset non lancar naik sebesar 120,66 persen dan aset lainnya naik sebesar 178,70 persen.
Sementara rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemda dalam memobilisasi penerima PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
“Rasio efektivitas PAD sebesar 105,37 persen atau naik sebesar 18,24 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 88,13 persen,” katanya.
Sedangkan untuk rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima d Ngan rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 98,85 persen atau naik 13,59 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 85,26 persen.
“Dari hasil penghitungan rasio efisiensi keuangan daerah tercapai di bawah 100 persen,” tutupnya. (gii)
