kicknews.today – Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar bersama Wakil Bupati, Kusmalahadi Syamsuri menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan agenda jawaban/tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Agus Jasmani didampingi Wakil Ketua I Hakamah dan Wakil Ketua II I Made Karyase. Turut hadir jajaran Forkopimda KLU, para kepala OPD lingkup Pemda Lombok Utara, serta undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, jawaban pemerintah daerah disampaikan langsung oleh Wabup Kusmalahadi Syamsuri. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan setiap program yang dirancang dalam APBD Perubahan 2025 benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama terkait pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah sejalan dengan pandangan tentang iklim investasi yang sehat, transparan, dan bebas dari pungutan tidak proporsional. Kami juga akan memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar lebih responsif terhadap dinamika pelaku usaha lokal,” ungkap Wabup Kus.
Ia juga menekankan bahwa perbaikan infrastruktur, khususnya jalan di pelosok dan desa terpencil, menjadi perhatian serius. Pemerintah akan mengoptimalkan alokasi anggaran agar pembangunan jalan dapat mendukung konektivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Wabup Kus menjawab berbagai catatan fraksi, mulai dari program prioritas, kebijakan hibah pendidikan, hingga penataan tenaga kontrak. Ia menjelaskan bahwa pengurangan belanja hibah pada APBD Perubahan 2025 lebih disebabkan penyesuaian teknis pencatatan anggaran BOS (SD dan SMP) yang dipindahkan dari belanja hibah ke belanja pegawai dan barang/jasa.
Mengenai tenaga kontrak, Kus menegaskan bahwa mereka yang sudah masuk database serta mengikuti seleksi tahap 1, 2, atau CPNS tetap diakomodir. Namun, bagi yang tidak mengikuti seleksi sesuai ketentuan Menpan RI No. 16 Tahun 2025, tidak dapat diusulkan kembali.
Di sisi lain, perkembangan pembangunan jalan strategis seperti Gondang – Baru Murmas dan Akar-akar – Pawang Timpas juga disinggung. Menurutnya, beberapa ruas jalan tersebut sudah direncanakan sejak lama, namun penanganan fisiknya dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan APBD.
Wabup Kus juga menyoroti capaian penting KLU, yaitu penurunan angka kemiskinan sebesar 3,22 persen, dari 23,96 persen menjadi 20,74 persen, berdasarkan data BPS NTB Tahun 2025.
“Tentunya, ke depan kita berharap ikhtiar ini bisa lebih maksimal dengan dukungan semua pihak,” katanya.
Adapun terkait postur APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah meningkat dari Rp1,150 triliun menjadi Rp1,167 triliun, belanja naik dari Rp1,145 triliun menjadi Rp1,272 triliun, serta penerimaan pembiayaan sebesar Rp110,27 miliar.
Menutup jawabannya, Wabup Kus menyampaikan apresiasi atas masukan seluruh fraksi DPRD yang dinilai konstruktif.
“Semoga kerja sama harmonis antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dengan baik demi tercapainya pembangunan berkelanjutan di Lombok Utara,” tutupnya. (gii)
