kicknews.today – Pola kerja Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dinilai terukur. Tidak terlihat hiruk pikuk, namun pergeseran APBD pertama tepat sasaran. Anggota DPRD NTB Fraksi Partai Demokrat Raden Rahadian Soedjono menyebut, Gubernur Iqbal mampu memetakan skala prioritas.
“Apa yang disampaikan dari tim transisi kemarin itu tepat. Publik harus diberi informasi utuh soal pergeseran pertama,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III ini menyebutkan, seperti pemberian bonus atlet PON Aceh-Sumut, ini memang harus disegerakan. Ia pun sempat mendengar, bila diawal hanya terealisasi setengah.
“Ya, jangan lah ditunda lagi mereka sudah bawa harum nama daerah dan Pak Gubernur rupanya paham itu,” ujarnya.
Politisi dari partai berlambang Bintang Mercy asal Lombok Timur ini juga memberikan acungan jempol karena dana bagi hasil transfer untuk daerah senilai Rp 109 miliar terealisasi.
“Ya, kabupaten/kota pasti membutuhkan suntikan ditengah efisiensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, dari pembacaannya pergeseran pertama ini sudah berpedoman pada instruksi presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga menyasar hutang dari pihak ketiga terkait pekerjaan tahun 2024. Termasuk juga tunggakan hutang BPJS dan pembayaran gaji ASN Provinsi NTB.
“Membebaskan dulu semua hutang dan beban itu cara bekerja yang benar. Jangan kita ini bicara program ini dan itu, tapi hutang kita numpuk,” ucapnya.
Rahadian berharap, pada pergeseran APBD kedua kerja dari Gubernur NTB bersama timnya tetap mengacu pada instruksi presiden dan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Dimana pokok-pokok terkait kesehatan, pertanian, pendidikan menjadi fokus.
“Kerja on the track ini harus dilanjutkan di tengah efisiensi kita memang harus punya strategi prioritas,” tutupnya. (hl)
